Jakarta (ANTARA) – Indonesia berencana menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai inti dari pembangunan nasional, kata Menteri HAM Natalius Pigai menjelang Konferensi Perencanaan Pembangunan HAM Nasional minggu depan.
Menurut pernyataan yang diterima di sini pada hari Sabtu, Pigai mengatakan tujuanya adalah untuk menanamkan prinsip-prinsip HAM ke dalam semua kebijakan pembangunan pusat dan daerah melalui forum nasional tiga hari itu.
Konferensi ini akan menghimpun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bertukar pandangan serta mengidentifikasi cara menyelaraskan strategi pembangunan dengan standar HAM, ujarnya.
“Kami percaya penting untuk membuat forum yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk merancang rencana strategis dan teknokratis mengenai HAM,” kata Pigai.
Peserta akan menerima pengarahan dari pejabat tinggi, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudi dan seorang wakil menteri dalam negeri.
Para delegasi kemudian akan bergabung dalam tiga diskusi tingkat komisi yang fokus pada mainstreaming HAM, pemenuhan, dan perlindungan.
Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris menyatakan konferensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk memandu pembuatan kebijakan di semua tingkat pemerintahan.
Dia mengatakan menteri akan menyampaikan rekomendasi tersebut pada acara peringatan Hari HAM ke-77 dan meneruskan rencana tindak lanjut ke Kementerian PPN serta Kementerian Dalam Negeri.
Pigai sebelumnya mengonfirmasi bahwa konferensi akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Desember.
Dia menyebutkan Indonesia lama menyelenggarakan konferensi perencanaan pembangunan nasional, tetapi ini akan menjadi yang pertama secara khusus fokus pada HAM.
Pigai menyebut acara ini sebagai tonggak penting untuk mengintegrasikan prinsip berbasis hak ke dalam tata kelola.
Dia menambahkan bahwa konferensi bertujuan memperkuat komitmen pemerintah untuk memastikan HAM ditegakkan dalam program pembangunan kedepan.
Menteri mengatakan diskusi yang direncanakan akan membantu memperkuat koordinasi antara otoritas pusat dan daerah.
Pigai mencatat bahwa rekomendasi dari konferensi diharapkan dapat membentuk kerangka kerja HAM jangka panjang Indonesia.
Berita terkait: Indonesia akan gelar konferensi HAM nasional pertama
Berita terkait: Indonesia luncurkan sistem Satu Data untuk transformasi kebijakan HAM
Penerjemah: Fath Putra, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025