Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pertemuan menteri ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW) di New York.
“Indonesia sangat berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen ini menjadi penggerak utama bagi tindakan nyata kami dalam menurunkan indeks ketimpangan gender dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,447 pada 2023. Hal ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan,” katanya dalam sebuah pernyataan pada Jumat.
Selama forum tersebut, Fauzi menguraikan tiga pendekatan utama yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
Pendekatan pertama adalah mengintegrasikan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan, dimulai dari lapisan masyarakat dengan pendekatan yang melibatkan seluruh komunitas.
Upaya ini telah dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Fauzi menegaskan bahwa melalui kebijakan ini, pihaknya menekankan upaya berkelanjutan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dukungan sosial, dan partisipasi perempuan di berbagai wilayah, termasuk di tingkat desa.
Untuk pendekatan kedua, dia menyoroti bahwa pemerintah terus menyertakan pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan di semua sektor.
Menurut menteri, partisipasi perempuan dalam aksi iklim, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai aktor dan pemimpin utama dalam perubahan sosial.
“Pendekatan ketiga adalah bahwa Indonesia menginvestasikan dalam pemberdayaan perempuan. Alokasi anggaran adalah kunci untuk memastikan bahwa semua strategi diimplementasikan. Dengan demikian, pemerintah memastikan implementasi anggaran yang responsif gender dalam Dana Desa, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa sejak 2021, Indonesia terus mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik untuk membantu upaya dalam mencegah dan menangani perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan di seluruh negeri.
Berita terkait: Menteri meminta sinergi dalam penanganan kasus kekerasan anak, pembunuhan
Berita terkait: Menteri Thohir, Fauzi membangun sinergi untuk perlindungan perempuan dan anak
Berita terkait: Anggota DPR Indonesia mendesak upaya lintas kementerian untuk memberdayakan perempuan
Translator: Anita Permata Dewi, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2025