Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya mendirikan setidaknya satu taman kanak-kanak (TK) di setiap desa. Hal ini untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun yang baru, yang mencakup satu tahun pendidikan anak usia dini.
“Untuk memperkuat program wajib belajar 13 tahun, kami bertujuan untuk secara bertahap mendirikan minimal satu TK per desa,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Depok, Jawa Barat, pada Selasa.
Dia menjelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini akan bersumber dari anggaran program revitalisasi sekolah tahun 2026, yang totalnya Rp14,06 triliun.
Dari total alokasi tersebut, kementerian akan memprioritaskan pemulihan sekolah pascabencana, perbaikan sekolah dengan kerusakan sedang hingga berat, rehabilitasi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan anak usia dini.
Selain memperbanyak jumlah sekolah, kementerian juga akan menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa pendidikan anak usia dini mulai bulan Mei.
Menteri mengatakan kementerian saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data penerima PIP tahun ini, yang mencakup siswa lama dan siswa baru untuk tahun ajaran 2026/2027.
“Untuk tahun ini, penyaluran diperkirakan dimulai sekitar Mei atau Juni. Kami sedang dalam proses verifikasi dan validasi,” katanya.
Proses penjaringan penerima PIP dimulai dari data Single Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kelompok berpenghasilan rendah, serta usulan yang diajukan oleh sekolah.
Melalui program ini, setiap siswa yang memenuhi syarat akan menerima bantuan pendidikan sebesar Rp450.000 per tahun.
Berita terkait: Menteri perkenalkan metode belajar matematika ke siswa TK
Penerjemah: Hana Dewi, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026