Tidak boleh ada pemerintah daerah dimana keanggotaan JKN menurun. Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah menargetkan perluasan cakupan keanggotaan JKN agar mencapai 99 persen populasi pada 2029.
Politikus yang akrab disapa Cak Imin menegaskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud kehadiran negara dalam memenuhi amanat UUD 1945.
Dia mengatakan program JKN menjamin masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit, sekaligus upaya pemerintah untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
“Kesehatan punyai peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Masyarakat yang sehat akan mendorong kemakmuran, kesejahteraan, dan daya saing,” kata Cak Imin dalam acara Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di Jakarta, Selasa.
Karenanya, dia menekankan bahwa mempertahankan partisipasi dalam program ini adalah tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah dimana jumlah peserta JKNnya turun. Selain memperluas cakupan, pemda juga harus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat program JKN dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” ujarnya.
Cak Imin berharap UHC Awards 2026 dapat memotivasi daerah yang belum mencapai cakupan kesehatan semesta. Tujuannya, agar seluruh rakyat Indonesia terlindungi dalam program JKN dan membangun bangsa yang lebih sehat.
Sebanyak 31 pemerintah provinsi dan 397 kabupaten/kota menerima penghargaan dalam Universal Health Coverage Awards 2026 atas kontribusi mereka mendukung kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program JKN.
“Peran pimpinan daerah berdampak langsung pada capaian ini, terutama dalam mendorong warga untuk mendaftar dan memastikan kelangsungan partisipasi aktif melalui kebijakan dan dukungan anggaran daerah,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.
Hingga 31 Desember 2025, keanggotaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Dia menyatakan keunggulan capaian ini telah melampaui target nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Berita terkait: Indonesia dorong upaya kesehatan preventif untuk perkuat reformasi JKN
Berita terkait: BPJS dan BRIN perkuat riset untuk optimalkan Jaminan Kesehatan Nasional
Berita terkait: Inovasi penting untuk jamin kualitas JKN: pemerintah
Penerjemah: Asep, Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026