Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan program biodiesel 50 persen (B50) wajib pada tahun 2026 untuk menghentikan impor diesel, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Sebagai bagian dari program transisi energi, pemerintah akan mulai menerapkan B40 wajib tahun ini sambil mempersiapkan pelaksanaan B50 tahun depan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor diesel.
“Jika kita bisa melakukannya, tidak akan ada lagi impor diesel pada tahun 2026,” ujar Lahadalia pada Jumat.
Dia menambahkan bahwa program B50 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai keamanan energi.
Dia optimis bahwa implementasi B50 akan meningkatkan cadangan energi Indonesia dan mendukung tujuan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
“Ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai keamanan energi, yang bertujuan untuk mengurangi impor,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Yuliot Tanjung mengatakan bahwa kebijakan penggunaan biodiesel B40 wajib akan diterapkan sepenuhnya pada bulan Februari tahun ini.
B40 adalah campuran 60 persen bahan bakar diesel dan 40 persen biofuel yang terbuat dari minyak kelapa sawit.
Tanjung mencatat bahwa meskipun B40 menjadi wajib mulai 1 Januari, program ini masih dalam fase transisi yang berlangsung sekitar 1,5 bulan. Selama periode ini, stok bahan bakar yang tersisa akan dimanfaatkan, dan teknologi akan diperbarui.
Dia menambahkan bahwa tahap pertama program B40 diharapkan menghasilkan 15,6 juta kiloliter biodiesel, dengan produksi berlanjut secara bertahap sepanjang tahun.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk menyelesaikan regulasi untuk program biodiesel B40 pekan ini.
Berita terkait: Pemerintah akan memeriksa ketersediaan CPO untuk implementasi B40
Berita terkait: Penuh peluncuran B40 mulai Februari: wakil menteri
Translator: Muhammad Harianto, Yashinta Difa
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025