Pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang saat ini berjuang untuk memenangkan hati dan pikiran mayoritas rakyat Indonesia, dihadapkan dengan tantangan untuk dapat menyelesaikan konflik manusia dan satwa liar di negara ini.
Kemampuan mereka untuk mencari solusi yang tepat terhadap konflik manusia dan satwa liar (HWC) diperlukan karena konflik tersebut telah mengakibatkan kerugian manusia dan materi serta kematian banyak hewan yang terancam punah di wilayah terdampak.
Kejadian terkait HWC erat kaitannya dengan kondisi rusaknya habitat alami satwa liar. Oleh karena itu, isu ini sangat relevan dengan apa yang akan diperdebatkan oleh para calon wakil presiden pada 21 Januari 2024.
Dalam debat putaran kedua mereka, mereka akan fokus pada pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan, energi, pangan, komunitas hukum adat, dan desa-desa.
Konflik HWC sering terjadi di daerah-daerah seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.
Di Aceh, Forum Indonesia untuk Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat 113 kejadian terkait HWC antara tahun 2019 dan 2023, termasuk 33 kejadian yang melibatkan gajah Sumatera.
Konflik tersebut telah mengakibatkan kematian 22 gajah Sumatera, seperti yang dikutip oleh ANTARA dari pernyataan Kepala Walhi-Aceh, Ahmad Shalihin, yang dipublikasikan di situs web kelompok konservasi tersebut pada hari Minggu.
Sementara itu, penelitian Indira Nurul Qomariah (2018) mengungkapkan bahwa konflik manusia-gajah di Aceh dipicu oleh deforestasi meskipun peran vital mamalia tersebut dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya.
Jumlah gajah yang mati lebih tinggi sebelum tahun 2019-2023, karena Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA) melaporkan bahwa antara tahun 2012 dan 2017, 68 gajah ditemukan mati (Qomariah, 2018).
Lima puluh lima di antaranya meninggal akibat HWC. Badan tersebut juga melaporkan korban manusia akibat konflik manusia-gajah.
Badan tersebut mencatat bahwa 11 orang mengalami luka-luka, dan delapan orang lainnya tewas selama periode 2012-2017, ungkap Qomariah dalam artikel ilmiahnya yang diterbitkan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia (2018).
Korban jiwa di Pidie
Tahun ini, seorang penjaga hutan dari Desa Leupu di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie menjadi korban gajah liar ketika mencoba menjauhkan kawanan gajah liar dari lahan pertanian warga pada 26 November.
Nurman bin Cut meninggal pada 8 Desember setelah dirawat sejak hari ia terjatuh ke tanah oleh mamalia yang marah saat mencoba mengusir gajah liar kembali ke hutan desa.
Kawanan gajah Sumatera liar sering terlihat berkeliaran di daerah pemukiman di beberapa wilayah Aceh.
Pada awal Desember 2023, misalnya, sekelompok 25 gajah liar berkeliaran di daerah yang padat penduduk di Kabupaten Bener Meriah.
Bersama dengan warga setempat, Tim Pengawalan Flora dan Fauna Aceh Tengah (TPFF) menjauhkan mereka dari daerah permukiman. Mereka mengembalikan gajah-gajah tersebut ke hutan lindung di daerah Genengan.
Koordinator TPFF Karang Ampar-Bergang, Muslim, menginformasikan bahwa hutan lindung tersebut merupakan koridor gajah Sumatera, yang mencakup wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Pidie Jaya.
Gajah-gajah Sumatera liar merusak rumah dan lumbung makanan warga. Akibatnya, kata Muslim, mereka tidak hanya menderita kerugian materi.
Mereka juga hidup dalam ketakutan karena sering melihat gajah-gajah liar berkeliaran di dalam area pemukiman mereka.
Muslim juga mencatat bahwa konflik manusia-gajah telah terjadi sejak tahun 2002, tetapi situasinya semakin memburuk dalam sepuluh tahun terakhir ini akibat kerusakan habitat gajah Sumatera.
Pemberian izin hak guna usaha (HGU) kepada banyak pihak di kabupaten Bireuen, provinsi Aceh, misalnya, telah berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. Akibatnya, gajah-gajah liar mencari cara untuk mendapatkan makanan.
“Saya adalah seorang petani yang bergantung pada hutan untuk mencari nafkah. Jadi, saya tahu di mana lokasi koridor gajah,” kata Muslim.
Pemberian izin hak guna usaha kepada banyak pihak di Bireuen telah menyebabkan hilangnya habitat gajah di kabupaten tersebut. Hal ini menyebabkan kawanan gajah berpindah ke Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, katanya.
Untuk mengakhiri konflik manusia-gajah yang sedang berlangsung, dia menekankan pentingnya menciptakan daerah ekosistem yang penting atau taman hutan besar seluas 10 ribu hektar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen.
Berita terkait: Pastikan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur publik
TPFF, bersama warga Bener Meriah, menggiring 25 gajah liar yang masuk ke pemukiman masyarakat agar mereka dapat kembali ke habitat mereka di Bener Meriah pada Senin (4 Desember 2023). (ANTARA/HO/Dok TPFF)
Deforestasi dan penindakan
Memang, deforestasi telah berkontribusi pada kerusakan habitat alami gajah Sumatera liar di Aceh.
Namun, ada beberapa faktor lain yang juga dapat membahayakan keberadaan gajah Sumatera liar saat ini dan di masa depan, seperti peningkatan populasi manusia, perubahan iklim dan penggunaan lahan, perburuan gajah, dan perdagangan gading, yang juga perlu ditangani.
Penelitian Mukeka, Ogutu, Kanga, dan Roskaft (2019) menunjukkan bagaimana perubahan penggunaan lahan dan iklim berkontribusi pada konflik manusia-gajah.
Mereka berpendapat bahwa konflik terjadi paling intens selama kekeringan parah dan ketika manusia, ternak, dan satwa liar berbagi lanskap yang serupa.
Terakhir, penindakan yang dilakukan oleh kepolisian Aceh terhadap para pedagang gading sangat penting untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan tersebut.
Pada 27 Agustus 2021, petugas polisi di Kabupaten Aceh Jaya menangkap 11 orang atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan lima gajah Sumatera pada tahun 2020 dan perdagangan gading mereka.
Polisi mengidentifikasi para tersangka sebagai HD (39), LH (43), HI (46), SP (62), MR (32), ZB (25), MA (38), SD (49), dan AM (61).
Para penyidik polisi mengungkapkan bahwa mereka dibantu oleh IF (46) dan MN (68) untuk menjual gading gajah setelah pembunuhan lima gajah di Desa Tuwi Priya, Kecamatan Pasie Raya pada tahun 2020.
Konservasionis dan masyarakat di Indonesia menunggu bagaimana masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden menyelesaikan masalah terkait HWC di Aceh dan bagian lain negara ini.
Berita terkait: TPFF membantu menjaga kawanan gajah dari daerah pemukiman Aceh