Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi komitmen fasilitasi impor komoditas pertanian AS senilai AS$4,5 miliar di bawah Perjanjian Perdagangan Timbal Balik.
Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menekankan bahwa peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mengatur kerjasama antara pelaku usaha dari kedua negara. Hal ini menepis spekulasi bahwa impor tersebut akan dipimpin oleh negara.
“Pemerintah hanya akan berperan sebagai regulator dan pengawas standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada di pihak swasta,” ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu (19/2).
Limanseto mencatat bahwa pengaturan impor ini bukanlah hal baru, karena perusahaan-perusahaan yang terlibat telah menandatangani nota kesepahaman pada 7 Juli 2025 dan kembali pada 19 Februari 2026, saat KTT Bisnis Indonesia–AS di Washington.
Dia menambahkan bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung perjanjian ini.
Menurut data kementerian, Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia pada tahun 2025, dengan nilai pengiriman mencapai AS$31 miliar. Angka ini menyumbang sekitar 11 persen dari total ekspor Indonesia yang bernilai AS$282,9 miliar.
Dalam konteks tersebut, Limanseto menyatakan Indonesia harus mengambil pendekatan seimbang dalam mengelola hubungan dagang dengan AS untuk menjaga hubungan baik sekaligus melindungi daya saing produk dalam negeri.
Dia menggambarkan kesepakatan impor pertanian ini sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pasokan komoditas. Hal ini memungkinkan pelaku usaha dan industri dalam negeri untuk memperoleh bahan baku yang cukup dengan kualitas lebih tinggi dan harga yang lebih kompetitif.
Dia menyebut gandum sebagai salah satu contoh, yang merupakan input penting bagi industri ekspor pangan Indonesia.
Namun, dia menyoroti bahwa produk AS hanya menyumbang 9,2 persen dari total impor pertanian Indonesia tahun lalu, yang menunjukkan ketergantungan yang terbatas pada pasokan dari Amerika.
Limanseto mengulangi penegasan bahwa komitmen pemerintah untuk memfasilitasi impor pertanian AS merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas akses pasar dan memperkuat rantai nilai industri domestik.