Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan perubahan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan, yang diharapkan bisa semakin turun di seluruh negeri.
“Kami telah mengalihkan fokus anggaran negara ke pembangunan manusia, sementara proyek infrastruktur terus berjalan dengan lebih banyak keterlibatan swasta. Ini semua untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Dedek Prayudi dalam siaran pers hari Senin.
Pernyataan ini menanggapi laporan terbaru Bank Dunia tentang garis kemiskinan global berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2021.
Dalam laporan itu, 5,4% warga Indonesia dikategorikan sangat miskin pada 2024, sementara 19,9% dan 68,3% berada di bawah ambang kemiskinan menengah-bawah dan menengah-atas.
Namun, PCO menegaskan meski data Bank Dunia bisa dipakai untuk analisis global, Indonesia tetap menggunakan angka kemiskinan nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama.
Metode BPS dirancang untuk membuat kebijakan tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Menurut BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional terjadi karena tujuan pengukurannya beda: garis internasional sebagai patokan global, sedangkan garis nasional disesuaikan dengan kebijakan dalam negeri.
BPS mencatat, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 adalah 8,57%. Angka ini dihitung dengan mempertimbangkan pola konsumsi lokal, perbedaan harga daerah, dan realitas sosial-ekonomi.
Pemerintah tetap berpegang pada transparansi, integritas data, dan penggunaan statistik nasional untuk strategi penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah juga menghargai kolaborasi Bank Dunia yang mengakui bahwa garis kemiskinan nasional paling cocok untuk diskusi kebijakan di tingkat negara.
Prayudi juga menyoroti penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MDI) yang dikembangkan Kementerian Keuangan, UNICEF, dan Universitas Indonesia untuk memperkaya strategi penanganan kemiskinan.
MDI adalah alat penting untuk mengungkap deprivasi tersembunyi dan mendorong investasi publik yang lebih inklusif, sesuai dokumen Kemenkeu tentang Kerangka Makroekonomi 2026 yang diajukan ke DPR Mei 2025.
“Kemiskinan anak bukan cuma soal pendapatan, tapi juga akses air bersih, nutrisi, pendidikan, dan kondisi hidup aman. Ini tentang memastikan setiap orang, setiap anak punya kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen pada pengentasan kemiskinan jangka panjang melalui investasi besar di pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, terutama lewat program unggulan seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Pendekatan ini mencerminkan keyakinan Presiden Prabowo (Subianto) bahwa pengurangan kemiskinan harus berakar pada pengembangan SMD—bukan bantuan jangka pendek,” tegasnya.
Reporter: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025