Jakarta (ANTARA) – Indonesia menjajaki peluang kerja sama dengan Estonia dalam inisiatif reformasi tata kelola pemerintah, yang fokus pada optimalisasi tekhnologi digital.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, menyoroti jalur-jalur kerja sama saat bertemu Duta Besar Estonia, Veikko Kala, di Jakarta pada Kamis, 4 Juni.
“Pengalaman Estonia sangat relevan dengan hal ini, mengingat kesuksesan digital negara tersebut dalam reformasi institusi, interoperabilitas, dan desain layanan yang berpusat pada masyarakat,” ujarny.a, seperti dikutip dalam pernyataan pada Jumat.
Ia mencatat bahwa Indonesia memandang transformasi digital sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi, dengan tujuan mendesain ulang skema tata kelola, proses bisnis, manajemen personalia, dan implementasi pelayanan publik.
Mirip dengan Estonia, tambahnya, Indonesia menempatkan infrastruktur publik digital sebagai inti dari upaya menyediakan layanan publik terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Arianto menyoroti dorongn Indonesia untuk memajukan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, yang mencerminkan keyakinan pada peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola.
Ia mencatat bahwa salah satu tujuan utama pemerintah adalah menyesuaikan layanan publik dengan tonggak kehidupan seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, bisnis, dan pensiun, beralih dari pendekatan yang berpusat pada institusi.
“Belajar dari pengalaman Estonia, tujuan kami adalah menyediakan layanan yang terintegrasi dan personal yang menyederhanakan interaksi warga-pemerintah dan secara komprehensif meningkatkan pengalaman layanan,” ujarnya.
Wakil menteri menekankan bahwa Indonesia dapat bekerja sama dengan Estonia untuk memperkuat tata kelola sambil mengatasi hambatan seperti wilayah yang sangat luas, populasi besar, dan kesenjangan dalam literasi digital, infrastruktur, serta kapasitas institusional.
“Alih-alih sekadar meniru model Estonia, Indonesia bertujuan untuk mendapatkan wawasan praktis, pengetahuan kelembagaan, dan dukungan untuk peningkatn kapasitas guna mempercepat transformasi digital dan agenda pemantapan reformasi tata kelola,” jelas Arianto.
Ia mengidentifikasi ruang untuk kerja sama bilateral di tiga area luas: benchmarking dan pertukaran pengetahuan tentang tata kelola digital, inovasi sektor publik, dan manajemen personalia; program pembangunan kapasitas; serta konsultasi kebijakan yangbertujuan mencapai layanan berpusat pada masyarakat.
“Area-area ini menawarkan peluang praktis untuk memperkuat kemitraan kita dan mempercepat transformasi sektor publik. Kami menantikan kemitraan yang produktif dan berkelanjutan antara kedua negara,” pungkasnya.
Dubses Kala menyoroti 25 tahun digitalisasi pemerintah Estonia, mencatat bahwa 99 persen layanan publiknya telah sepenuhnya didgi t… alis
Ia menjelaskan bahwa digitalisasif total memungkinkan warga Estonia mengakses layanan publik secara daring 24 jam hanya dengan menggunakan ID digital, tanpa harus mengunjungi gedung administrasi.
Sang duta besar juga menyatakan kesiapan Estonia untuk membantu Indonesia dalam mengidentifikasi solusi konkret untuk upaya digitalisasi pemerintah.