Indonesia Luncurkan Dana Amal Buddha Dana Paramita

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Indonesia, Nasaruddin Umar, telah meluncurkan Dana Paramita. Ini adalah dana amal yang dirancang untuk mengumpulkan iuran dari PNS Buddha di lingkungan kementerian untuk kegiatan sosial-keagamaan.

“Dana ini akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban bencana di Sumatra dan daerah lain,” kata Umar saat peluncuran di kantor Kementerian Agama di Jakarta, Minggu.

Dana ini diperkenalkan dalam sebuah acara penganugerahan untuk guru pendidikan agama Buddha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kementerian.

Dalam sambutannya, Umar memuji direktorat jenderal tersebut atas inisiasi Dana Paramita. Beliau menggambarkannya sebagai wadah bagi PNS Buddha untuk menyisihkan sebagian pendapatannya bagi tujuan sosial-keagamaan guna membantu komunitas yang rentan.

Menteri menekankan bahwa setiap kontribusi, berapapun besarnya, akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat terdampak bencana.

“Bahasa agama memainkan peran penting dalam menggerakkan bantuan sosial untuk publik,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi, mengatakan pengelolaan Dana Paramita diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2025. Dia mencatat bahwa pegawai yang mampu secara finansial diwajibkan berkontribusi sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Buddha.

Dia menekankan bahwa kementerian berkomitmen memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana amal tersebut.

“Pelaksanaan Dana Paramita untuk PNS Buddha dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha bekerja sama dengan Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia,” kata Supriyadi.

Dia menambahkan bahwa dana ini menjadi mekanisme kementerian untuk menghimpun donasi dari pegawai Buddha dan menyalurkannya untuk mendukung program keagamaan, pendidikan, peningkatan kapasitas, kesehatan, pemberdayaan, budaya, dan lingkungan.

Supriyadi juga mencatat bahwa PNS Buddha dapat berkontribusi melalui metode pembayaran non-tunai, mendukung digitalisasi finansial dan integrasi dengan sistem pembayaran nasional.

MEMBACA  21 juta penduduk Indonesia akan terhubung ke internet pada tahun 2027, mengurangi kesenjangan digital: CEO Indosat

Berita terkait: Indonesia peringati Hari Waisak dengan seruan perdamaian dan persatuan

Berita terkait: Pagoda Sata-Sahasra Buddha menjulang sebagai pagoda terbesar di Indonesia

Penerjemah: Asep F, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025

Tinggalkan komentar