Jakarta (ANTARA) – Indonesia menegaskan lagi komitmennya untuk memperkuat diplomasi hak asasi manusia dalam perannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC), menurut Kementerian Luar Negeri.
“Dalam menjalankan mandatnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen melakukan tugasnya dengan cara yang tidak memihak, inklusif, dan objektif,” kata Jubir Kemenlu Vahd Nabyl A. Mulachela saat dihubungi ANTARA pada Sabtu.
Mulachela menyatakan bahwa dalam memenuhi peran tersebut, Indonesia akan memimpin semua proses dan sidang UNHRC serta memastikan semua program yang dijadwalkan tahun ini terlaksana dengan efektif.
Pendekatan ini, katanya, akan diupayakan melalui dialog lintas kawasan yang lebih kuat dan keterlibatan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan.
“Indonesia mengutamakan penguatan dialog lintas wilayah dan keterlibatan konstruktif di antara para stakeholder,” ujarnya.
Mulachela menjelaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di UNHRC melanjutkan catatan panjang negara itu dalam diplomasi HAM internasional.
Indonesia sebelumnya telah memegang posisi kunci di Komisi HAM PBB maupun di Dewan HAM PBB, yang menonjolkan peran aktifnya dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global.
Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia di UNHRC diharapkan dapat konstruktif dan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan, kelembagaan, dan praktik HAM di tingkat nasional.
Menurut Mulachela, peran kepemimpinan ini juga mempertegas komitmen Indonesia untuk menjaga konsistensi antara diplomasi HAM di luar negeri dengan upaya memperkuat HAM di dalam negeri.
“Hal ini diupayakan, antara lain, melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan yang penting, memperluas ruang dialog dengan masyarakat sipil,” jelasnya.
Berita terkait: Indonesia sets sights on UNHRC presidency: Human Rights Minister
Berita terkait: Indonesia’s campaign at the UN Human Rights Council
Penerjemah: Asri, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026