Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada Juli 2026 yang bertujuan untuk menghasilkan solusi kebijakan bagi wilayah Jakarta Raya, seiring upaya pemerintah menangani tantangan yang terus bertambah di salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyuarakan dukungan untuk Konferensi Internasional ke-8 Forum Studi Jabodetabek, yang akan diselenggarakan bersama oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas IPB, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Kyoto.
“Forum ini tidak boleh hanya jadi pertemuan akademis biasa, tapi harus jadi platform strategis untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan langkah implementasi yang konkrit,” kata Pambudy dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis.
Dalam pertemuan dengan perwakilan institusi penyelenggara, dia menekankan bahwa konferensi harus menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti, bukan hanya berhenti pada debat konseptual.
Acara ini akan fokus pada penguatan tata kelola dan pengelolaan terpadu untuk wilayah Jakarta Raya—yang dikenal sebagai Jabodetabek, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi—seiring terus berkembangnya kawasan ini menjadi megapolitan.
“Dengan tantangan perkotaan di Jakarta yang semakin kompleks, saya menyambut baik inisiatif ini dan berharap dapat menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Pambudy.
Dia menyatakan ketahanan kota akan menjadi tema utama, mengingat tekanan pada pusat-pusat urban yang terkait dengan kesehatan masyarakat, kesenjangan ekonomi, masalah sosial, dan perubahan iklim.
Sebagai rumah bagi beberapa wilayah metropolitan besar, Indonesia harus memprioritaskan ketahanan dan keberlanjutan dalam strategi urbanisasinya, tambahnya.
Pambudy juga menyoroti peluang pertukaran praktik terbaik dalam tata kelola megapolitan, termasuk kolaborasi dengan Jepang melalui Universitas Kyoto, untuk memberi masukan bagi pembuatan kebijakan di dalam negeri.
Dia mencatat bahwa konferensi ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya tujuan membangun ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan rendah karbon dan tangguh iklim, meningkatkan daya saing, serta memperkuat reformasi tata kelola.
“Saya harap konferensi kedelapan yang akan datang ini dapat menjadi tonggak strategis untuk memajukan pembangunan di Jakarta dan sekitarnya,” katanya.
Berita terkait: Risiko bencana di Jakarta Raya: banjir, gempa, tantangan perkotaan
Berita terkait: Pemerintah akan ikuti putusan MA tentang kualitas udara Jakarta
Penerjemah: M. Baqir, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026