Indonesia Galang Dukungan Dunia Usaha untuk Program Makanan Gratis

Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelaku usaha untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan bahan baku untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), seiring dengan perluasan program ini yang sangat cepat di seluruh Indonesia.

Wakil BGN Bidang Sistem dan Tata Kelola, Tigor Pangaribuan, dalam acara MBG Outlook di Jakarta, Rabu, mengatakan tantangan utama ke depan adalah memastikan ketersediaan pangan dalam jumlah besar tanpa memicu inflasi.

“Kebutuhan beras saja bisa mencapai hingga 3 juta ton per tahun, sementara setiap dapur akan membutuhkan rata-rata 6 ton sayuran per bulan,” ujarnya.

Pangaribuan mencatat, besarnya permintaan bahan baku ini didorong oleh pertumbuhan program yang sangat pesat dalam waktu singkat.

Pada Januari 2025, jumlah Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG hanya 190 unit, setelah melalui proses rekrutmen yang menantang.

Namun, setelah berbagai inovasi dan kolaborasi antarinstitusi diperkenalkan, jumlahnya melonjak menjadi 19.198 unit per 8 Januari 2026.

Lonjakan jumlah dapur ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat, yang sejauh ini telah mencapai sekitar 55 juta orang di seluruh negeri.

BGN menargetkan pembentukan 32.000 SPPG pada April 2026 untuk melayani perkiraan 82,9 juta penerima manfaat.

Pangaribuan menambahkan, program MBG telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun (sekitar US$15,8 miliar). Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pendanaan jika kebutuhan program terus bertumbuh.

Dalam pelaksanaannya, BGN memprioritaskan tiga aspek kunci: ketersediaan infrastruktur SPPG, sumber daya manusia, dan pendanaan untuk pengadaan pangan.

Saat ini, sebagian besar infrastruktur SPPG dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat setempat dan para pengusaha.

Untuk mendorong partisipasi swasta yang lebih besar, BGN menawarkan insentif sebesar Rp6 juta per hari—setara dengan sekitar Rp144 juta per bulan—selama dua tahun. Hal ini bertujuan menarik bisnis untuk membangun dan mengelola infrastruktur SPPG secara berkelanjutan.

MEMBACA  Fasilitas Pendidikan Wajib Utamakan Perlindungan Anak: Menteri

Berita terkait: Program makanan gratis lanjut saat Ramadan untuk balita dan ibu hamil

Penerjemah: Ahmad Muzdaffar, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar