Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato membahas tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS di Milan, Italia, pada hari Minggu.
Di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3, Sri Mulyani mencatat bahwa pengalaman Jepang dalam menangani perang dagang dengan AS pada tahun 1980-an memberikan wawasan berharga dan merupakan referensi penting dalam membentuk langkah-langkah ke depan.
“(Selama pertemuan) Saya menyampaikan bahwa Indonesia menerima tanggapan positif dari pemerintah AS sebagai salah satu negara yang proaktif dalam negosiasi tarif,” tulisnya di akun Instagram-nya.
Sebagai bagian dari negosiasi, Sri Mulyani menyoroti bahwa Indonesia telah menyiapkan paket kebijakan komprehensif yang mengatasi berbagai isu, termasuk hambatan tarif dan non-tarif, serta melacak defisit perdagangan AS.
“Pembicaraan kami juga mencakup dampak eskalasi perang tarif terhadap industri otomotif dan elektronik yang telah lama menjadi tiang perdagangan global dan didominasi oleh AS, Jepang, Tiongkok, dan Eropa,” ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok dalam hal tarif timbal balik.
“Indonesia, baik sebagai negara terbesar di ASEAN maupun dalam hubungannya dengan AS dan Tiongkok yang mengalami ketegangan yang meningkat, mempertahankan posisi yang cukup netral yang dihormati dan diperhitungkan,” catatnya.
“Ini adalah kekuatan tawar yang baik yang harus kita pertahankan,” tegasnya.
Dia menyatakan optimisme bahwa posisi tawar relatif kuat Indonesia didukung oleh kinerja ekonomi yang stabil. Dengan dukungan ini, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi situasi global yang dinamis dan tegang.
Sejauh ini, pemerintah Indonesia dan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, menandai dimulainya tahap diskusi teknis yang dijadwalkan akan berlangsung dalam dua minggu mendatang.
Perjanjian tersebut dihasilkan dari negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS menyusul pengumuman Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif timbal balik pada banyak negara, termasuk Indonesia, yang kini menghadapi tarif 32 persen.
Namun, pada 9 April, Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari penerapan kebijakan bagi sebagian besar negara, kecuali Tiongkok. Indonesia termasuk negara yang diberikan penundaan tiga bulan penuh.
Berita terkait: Indonesia mengincar kerja sama perdagangan yang adil dan seimbang dengan AS: Menteri
Berita terkait: Pembicaraan tarif Indonesia-AS menargetkan pengurangan kejutan, membuka pintu
Penerjemah: Imamatul Silfia, Yashinta Difa
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025