Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Alan Turing Institute dari Inggris sedang menjajaki peluang kerja sama dalam mengembangkan kerangka tata kelola untuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab.
Alan Turing Institute adalah lembaga nasional Inggris untuk ilmu data dan AI.
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, dan Direktur Penelitian Etika dan Inovasi Bertanggung Jawab di institut tersebut, David Leslie, membahas potensi kerja sama ini di sela-sela 2025 UNESCO Global Forum on the Ethics of AI di Bangkok, Thailand.
Dalam pernyataan resmi Kominfo di Jakarta pada Kamis, Patria menyatakan bahwa Indonesia telah menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment dan sedang mempersiapkan National AI Road Map.
"Kami menyadari pentingnya membangun kerangka tata kelola AI yang tidak hanya berbasis manajemen risiko, tetapi juga hak, inklusi, dan nilai-nilai lokal," tegasnya.
Dia mengakui salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan prinsip etika dan memastikan kepercayaan publik di tengah perkembangan pesat teknologi AI.
Patria mengundang Leslie ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam lokakarya dengan pembuat kebijakan guna memperkuat kerangka tata kelola AI di Tanah Air. Leslie menyambut baik undangan tersebut.
Leslie menekankan pentingnya pendekatan bifocal dalam tata kelola AI, menggabungkan mekanisme ex-ante (seperti penilaian risiko dan dampak sosial sebelum sistem digunakan) dan ex-post (seperti audit dan perbaikan setelah penggunaan).
Dia menekankan perlunya kerangka regulasi yang menyeimbangkan hukum keras dan lunak, sambil mendorong budaya desain dan inovasi bertanggung jawab melalui norma profesi dan praktik terbaik.
"Regulasi AI yang efektif bukan hanya tentang undang-undang, tapi juga membangun norma budaya dan kapasitas institusi. Di Inggris, misalnya, kami mengembangkan praktik hukum lunak selama satu dekade terakhir," kata Leslie.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjajaki kerja sama dalam pertukaran pengetahuan, praktik etika terbaik, dan penelitian bersama terkait sistem AI yang inklusif dan responsif, khususnya di Global South.
Mereka juga membahas potensi kolaborasi dalam inisiatif keterlibatan publik, seperti citizen assemblies, co-design labs, dan penilaian dampak berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Terkait berita:
- Indonesia cari kolaborasi internasional untuk kembangkan AI
- Pemerintah tekankan etika dan inklusivitas dalam tata kelola AI
Penerjemah: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025