Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Australia pada Selasa (25/3) menyepakati untuk memperkuat kerja sama di bidang hukum dan keimigrasian dalam pertemuan bilateral di Jakarta, menurut para pejabat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan hubungan antara kedua negara tetangga ini telah dibangun selama puluhan tahun dan harus diperkuat melalui kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
“Kunjungan ini bukan sekadar diplomasi rutin, tetapi mencerminkan keseriusan Indonesia dan Australia dalam menjaga serta memperkuat hubungan jangka panjang, khususnya di bidang hukum, imigrasi, dan penanganan isu lintas batas yang semakin kompleks,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu.
Dia mencatat bahwa kerja sama antarnegara sering menghadapi tantangan yang muncul dari perbedaan regulasi, norma hukum, dan prosedur administratif.
Meski begitu, komunikasi terbuka dan hubungan kuat antar pemimpin dan lembaga menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
“Pengalaman menunjukkan itikad baik dan komunikasi erat seringkali menjadi kunci untuk menyelaraskan berbagai kendala normatif,” tambahnya.
Yusril juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap isu abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi, termasuk kemungkinan kerja sama repatriasi narapidana Indonesia di luar negeri melalui perjanjian bilateral.
Indonesia telah memulai pembicaraan awal dengan beberapa negara mengenai hal ini, termasuk Filipina.
Menteri Dalam Negeri, Imigrasi, Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Seni Australia, Tony Burke, menyambut baik penguatan kerja sama bilateral ini dan menegaskan kembali komitmen Australia untuk menjalin keterlibatan erat dengan Indonesia.
“Australia memandang Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan. Kerja sama di bidang imigrasi, penegakan hukum, dan mobilitas masyarakat penting bagi kedua negara, dan kami ingin memastikan kolaborasi ini terus berkembang,” kata Burke.
Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen bersama untuk mengatasi tantangan lintas batas di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Diskusi mencakup isu-isu strategis termasuk keberhasilan kerja sama imigrasi Indonesia-Australia hingga saat ini, peluang untuk memperdalam kolaborasi, dan upaya bersama memeratakan penyelundupan manusia melalui pendekatan yang menyeimbangkan pertimbangan keamanan dan kemanusiaan.
Pertemuan juga menyoroti nilai strategis program Working Holiday Visa bagi pemuda di kedua negara, dengan harapan program tersebut tetap berjalan efektif.
Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menyatakan program tersebut mendapat minat masyarakat yang besar di Indonesia.
Pejabat juga mengevaluasi kendala teknis pada penerimaan sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh lalu lintas online yang padat akibat tingginya volume aplikasi.
Ke depan, otoritas imigrasi bertujuan untuk lebih mengantisipasi tantangan tersebut dan mengeksplorasi opsi untuk menambah kuota aplikasi bagi warga Indonesia.
Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk sinergi yang lebih erat dengan Australia dalam membangun tata kelola hukum dan imigrasi yang adaptif, manusiawi, dan responsif terhadap tantangan global, menurut keterangan kementerian.
Translator: Agatha Olivia, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026