Indonesia Catat Inflasi Terendah di G20, Namun Upah Hanya Naik Tipis 1,8%

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 08:34 WIB

Jakarta, VIVA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik pernyataan Presiden Prabowo soal tingkat inflasi Indonesia yang sekarang menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20, yaitu sekitar 2 persen.

Baca Juga :

Anies Kritik Klaim Prabowo soal Pengangguran Terendah sejak 1998: Kedengaran Malah Sebaliknya

“Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2 persen, salah satu terendah di G20. Ini berkat kerja keras kita semua,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.

Presiden RI Prabowo Subianto

Photo : Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Baca Juga :

Pemerintah Targetkan Seluruh Desa di Tanah Air Sudah Dialiri Listrik pada 2030

Dalam kritiknya, Anies menilai data makro seperti inflasi dan pengangguran sering kali tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Anies juga menyoroti bahwa sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial, sementara kenaikan upah rata-rata tidak mampu mengimbangi inflasi.

Baca Juga :

Menko Airlangga-Menlu Sugiono Tiba di Malaysia, Dampingi Prabowo di KTT ASEAN

“Presiden bilang, inflasi kita ini 2,3 persen, terendah di antara negara G20. Masalahnya upah kita naiknya cuma 1,8 persen. Jadi, ya, masih kalah sama inflasi,” ujar Anies melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu 25 Oktober 2025.

Anies menegaskan, data ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. “Kita tidak bisa berhenti di satu angka saja. Di lapangan, ceritanya jauh lebih kompleks,” jelasnya.

Ia meminta agar pemerintah lebih terbuka terhadap data ekonomi yang sebenarnya. Menurut Anies, keterbukaan data akan membantu pemerintah memperoleh dukungan publik secara lebih luas.

MEMBACA  Indonesia Luncurkan Pusat Keunggulan AI untuk Percepat Digitalisasi

“Kalau data dibuka dengan jujur, maka publik juga bisa dukung langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal dan melindungi pekerja informal agar bisa naik kelas,” kata dia.

“Jadi, tanggung jawab terbesar memang ada di pemerintah, tapi kalau data ditampilkan hanya setengah-setengah, publik juga bingung mau dukung ke mana, atau jangan-jangan presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?” pungkasnya.

Kinerja Prabowo-Gibran Dalam 1 Tahun Dinilai Jaga Stabilitas Ekonomi hingga Diplomasi Global

Menurut analisis INDEF, pemberantasan korupsi menjadi program yang paling banyak diberitakan media, sementara program MBG menjadi salah satu yang disorot publik.

VIVA.co.id

25 Oktober 2025