Jakarta (ANTARA) – Satgas Pangan telah menindak 75 tersangka dan mencabut 2.229 izin ritel serta distributor dari tahun 2024 sampai 2025 sebagai bagian dari pengawasan ketat atas minyak goreng, beras, dan pupuk.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan tindakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan melindungi petani serta konsumen dari manipulasi harga dan distribusi produk ilegal.
“Mafia tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas,” ujarnya di sini pada hari Jumat.
Menurut data kementerian, Satgas Pangan menangani 16 kasus minyak goreng, 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, dan dua kasus yang melibatkan karyawan. Semua telah diproses sesuai dengan peraturan.
Selain itu, 2.229 izin retailer dan distributor dicabut karena pelanggaran administratif dan ketidakpatuhan terhadap regulasi bisnis. Sulaiman menekankan bahwa langkah ini diambil agar distribusi pangan berjalan lancar dan mencegah penguasaan monopolistik.
Kementeriannya berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan guna mencegah gangguan pasokan yang bisa memicu fluktuasi harga pangan.
“Kami akan menyelesaikan setiap pelanggaran. Selama saya di sini, kami akan bertindak terhadap mafia pangan,” tegasnya.
Dia mencontohkan kasus pupuk palsu, yang berdampak luas pada petani.
Menurut dia, penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional, terutama untuk komoditas kunci seperti beras dan minyak goreng, yang sangat sensitif terhadap gejolak harga.
Dia mencatat bahwa Satgas Pangan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk polisi dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan pemantauan distribusi dan memastikan stok serta harga pangan tetap pada tingkat yang wajar.
Dia menilai bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan selama 2024–2025 mendukung agenda transformasi pangan yang lebih luas, termasuk meningkatkan produksi, memperluas tanam, dan memperkuat hilirisasi komoditas untuk mengurangi potensi spekulasi di tingkat distributor.
Sulaiman mengulangi komitmennya untuk menjaga rantai pasok pangan nasional, memastikan masyarakat memiliki akses ke harga yang stabil dan petani menerima kepastian berusaha.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahanan pangan harus dijaga dari hulu ke hilir,” tegas menteri tersebut.
Berita terkait: Satgas akan selidiki cengkih yang terkontaminasi Cs-137
Penerjemah: Aria Ananda, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025