Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan izin pembukaan 156 program studi kedokteran spesialis dan subspesialis buat memperkuat pelayanan kesehatan nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Brian Yuliarto, pada Kamis, mengatakan kebijakan ini berasal dari arahan Presiden Prabowo Subianto; Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; serta Kementerian Kesehatan.
“Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan izin untuk 156 program studi spesialis baru, terdiri dari 126 program spesialis dan 30 program subspesialis,” kata Yuliarto dalam dialog Presiden Prabowo Subianto dengan 1.000 akademisi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebijakan ini langsung berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran. Pada awal 2026, total mahasiswa baru diperkirakan mencapai 3.150 orang.
“Saat ini ada sekitar 5.000 mahasiswa, sehingga totalnya menjadi 8.650 mahasiswa,” ujarnya.
Yuliarto juga menyoroti kenaikan anggaran riset nasional. Ia mencatat Presiden Prabowo telah menaikkan anggaran dari Rp8 triliun (AS$460,5 juta) menjadi Rp12 triliun (AS$690 juta) pada tahun 2026.
Sesuai arahan Prabowo, menteri itu menekankan bahwa riset nasional akan jadi jembatan antara inovasi ilmiah dan kebutuhan nyata industri Indonesia.
Beberapa penelitian sudah berjalan, termasuk di sektor tenaga surya dan tenaga nuklir.
“Beberapa proyek riset terkait industri nasional sedang dilakukan, termasuk industri tenaga surya dan sel surya, logam tanah jarang, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, pembangkit listrik tenaga nuklir, industri semikonduktor, serta industri sepatu, tekstil, dan kosmetik,” jelasnya.
Selain itu, riset juga menargetkan ketahanan pangan nasional, fokus pada tanaman seperti bawang putih, kedelai, dan gandum.
Berita terkait: Indonesia memperluas kolaborasi pendidikan kedokteran dengan Yordania
Berita terkait: Prabowo amankan kesepakatan kesehatan dan teknologi baru di Pakistan dan Rusia
Penerjemah: Andi Firdaus/Genta Tenri, Resinta S
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026