Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan Indonesia menegaskan kembali komitmen negara untuk memajukan hak kepemilikan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Hal ini disampaikan dalam sesi Komitmen Kepemilikan Lahan Antar-Pemerintah di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, pada Senin.
Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian, Julmansyah, menyatakan dalam keterangan yang diterima Selasa bahwa Indonesia berkomitmen memastikan pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC).
“Masyarakat adat memainkan peran kunci dalam membentuk pengetahuan tradisional, praktik berkelanjutan, dan pengelolaan ekosistem vital, termasuk berkontribusi pada aksi iklim,” ujarnya dalam forum tersebut.
Dia menyebutkan, hingga Oktober 2025, penetapan hutan sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektar, yang telah dibagikan secara hukum untuk dikelola oleh lebih dari 1,4 juta kepala keluarga.
Sebagai bagian dari program ini, 164 keputusan hutan adat telah dibagikan, dengan total luas 345.257 hektar yang dikelola oleh 87.963 kepala keluarga.
Pemerintah juga menyiapkan rencana strategis nasional, termasuk pengembangan peta jalan untuk mempercepat pencapaian pengakuan hutan adat, yang rencananya akan diluncurkan pada Desember 2025.
Pada COP30, Indonesia secara resmi mengumumkan komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat, dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara formal mengumumkan komitmen untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat dalam empat tahun ke depan.
Menurutnya, komitmen ini merupakan langkah strategis untuk memposisikan masyarakat adat sebagai pilar utama dalam aksi iklim nasional.
Pada kesempatan itu, Julmansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan bersama dalam aksi iklim, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran kepemimpinan dan menyambut kerjasama lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat.
Berita terkait: Indonesia percepat 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat
Berita terkait: RI janjikan kemitraan keuangan inklusif untuk masyarakat adat
Penerjemah: Prisca Triferna, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025