Jakarta (ANTARA) – Indonesia, perusahaan-perusahaan kehutanan, dan lembaga standar karbon, Verra, lagi mempercepat perdagangan karbon terintegrasi di sektor kehutanan setelah terbitnya Peraturan Menteri P.6/2026. Hal ini diumumkan para pejabat pada Senin.
Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, bilang kalau peraturan ini memberi kerangka yang lebih jelas buat ngembangin perdagangan karbon kehutanan lewat skema pengimbangan emisi gas rumah kaca.
“Dengan diterbitkannya peraturan ini, kita sekarang punya landasan yang lebih kuat buat mempercepat perdagangan karbon kehutanan,” kata Soesilo dalam pernyataannya.
Dia juga bilang, Verra punya peran strategis karena banyak perusahaan kehutanan Indonesia yang tertarik pake metodologi kredit karbon mereka.
Pada 15 Mei, delegasi Indonesia ketemu Verra buat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik potensi karbon hutan global yang besar dan memperluas investasi hijau yang terkait dengan pengelolaan hutan berkelanjjt.
Soesilo bilang, Indonesia harus ningkatin kapasitas sumber daya manusia buat ngasilin kredit karbon terintegrasi berkualitas tinggi yang sesuai standar internasional.
Dia juga minta kerjasama yang lebih erat sama Verra buat memperkuat kemampuan teknis dan sistim verifikasi karbon, biar ningkatin kepercayaan pasar global.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, bilang bahwa 16 proyek anggota APHI lagi dipercepat buat dagang kredit karbon lewat skema Verr.
Dia bilang, minat anggota APHI dalam proyek pasar karbon sukarela terus naik seiring perkembangan sektor karbon di Indonesia.
Asosiasi ini pengen memperdalam kerjasama sama Verra dalam pengembangan metodologi, pelatihan tenaga kerja, dan proyek karbon hutan bereputasi tinggi.
Verra Senior Director Sinclair Vincent ngomong, Peraturan P.6/2026 itu jadi tonggak penting buat memperluas proyek karbon sukarela di Indonesia.
“Kami terbuka buat kolaborasi sama APHI buat memperkuat capacity building dan ngasilin kredit karbon bereputasi tinggi,” ujar Vincent.
Verra bilang, mereka lagi percepat verifikasi, validasi, dan penerbitan sertifikat kredit karbon, sambil tetap mematuhi peraturan perdagangan karbon hutan terbaru di Indonesia.
Organisasi itu juga lagi minta pengakuan dari Integrity Council for the Voluntary Carbon Market buat metode mereka, biar makin kredibel di pasar karbon sukarelaa global.
Berita terkait: Indonesia and UNEP deepen climate and carbon market cooperation
Berita terkait: Indonesia forms task force for national park financing Penerjemah: Subagyo, Resinta, to-0Pewarta an