Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia berbagi beberapa praktik terbaik dalam meningkatkan akses digital bagi perempuan pada acara sampingan sesi ke-69 Komisi Posisi Perempuan (CSW).
“Saat ini, perempuan masih menghadapi tantangan di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi,” kata Wakil Menteri Bidang Kesetaraan Gender, Amurwani Dwi Lestariningsih, dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Minggu.
Untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif, Indonesia mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), katanya.
Melalui pengembangan UMKM, pemerintah Indonesia mendorong perempuan untuk mandiri secara ekonomi.
“Namun, kesenjangan gender dalam akses digital tetap menjadi tantangan,” kata Lestariningsih pada sesi ke-69 CSW, yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari 10 hingga 21 Maret di bawah kepemimpinan Arab Saudi.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa akses digital bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan adalah salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi.
Ia meminta dukungan untuk memastikan bahwa UMKM, yang dikelola oleh perempuan, terus tumbuh dan menjadi mandiri secara ekonomi.
“Untuk meningkatkan akses digital, Indonesia telah melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Pembangunan Ekonomi Digital,” katanya.
Selain itu, ia mencatat bahwa kementeriannya juga menerbitkan Panduan Transformasi Digital untuk Perempuan pada tahun 2022 sebagai panduan untuk pengembangan digital khusus untuk perempuan.
“Melalui program ini, pemerintah Indonesia sedang bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dengan memberikan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk mereka melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Sebagai contoh, ada program kemitraan di Semarang, Jawa Tengah, dengan UN Women dan Gojek yang berhasil melatih 50 pengusaha perempuan untuk meningkatkan akses pasar mereka.
Pada periode 2024-2029, kementerian sedang mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai program berbasis masyarakat.
Program ini diharapkan dapat mendukung pengusaha perempuan, terutama di daerah pedesaan, dengan menyediakan ruang diskusi, mentoring, pelatihan, dan akses kepada teknologi.
Berita terkait: Kementerian menghasilkan pengusaha perempuan dari tingkat desa melalui DRPPA
Berita terkait: Program Kartu Prakerja membantu pengusaha perempuan
Penerjemah: Anita, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025