Indonesia Alokasikan Rp300 Triliun untuk Program Makanan Bergizi Gratis Tahun Depan

Kamis, 12 Juni 2025 – 16:00 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan Rp300 triliun untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.

Baca Juga:
Luhut Sebut Transformasi Digital Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Asalkan…

Ini merupakan peningkatan dari alokasi tahun ini sebesar Rp171 triliun.

Pandjaitan menyatakan bahwa berdasarkan studi yang dilakukan DEN, ada beberapa proyek pemerintah yang sedang berjalan, salah satunya adalah Program Makanan Bergizi Gratis untuk anak sekolah.

Baca Juga:
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tetap Berjalan Meski Ada Kendala Regulasi

"Kami mengalokasikan sekitar Rp171 triliun tahun ini dan kurang lebih Rp300 triliun tahun depan," ujarnya pada Kamis (12 Juni).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan

Baca Juga:
Luhut Pastikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tetap Jalan

Dia menjelaskan bahwa program MBG menargetkan 82,9 juta anak dan diperkirakan akan menyumbang 0,01 hingga 0,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kerangka Makroekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Badan Gizi Nasional yang menjalankan Program MBG dialokasikan anggaran sebesar Rp217,86 triliun.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan anggaran bulanan Program MBG akan naik menjadi Rp28 triliun pada 2026.

Artinya, kebutuhan dana tahunan akan mencapai Rp336 triliun.

"Perkiraan saat ini adalah Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, karena kami sudah menerima anggaran Rp71 triliun. Tahun depan, kami akan membutuhkan Rp28 triliun per bulan," katanya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (24 Feb).

Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan anggaran bulanan Program MBG akan naik menjadi Rp28 triliun pada 2026.

MEMBACA  Beralih ke energi hijau, industri tak terhindarkan, bukan pilihan: menteri