Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melaporkan kenaikan tajam dalam penerbitan izin usaha dan sertifikasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada paruh pertama 2025, mencerminkan reformasi regulasi yang berjalan dan koordinasi antar-lembaga yang lebih baik.
Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kemajuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan proses bisnis dan membuatnya lebih inklusif bagi UMKM.
“Tujuan kami jelas: membuat perizinan dan sertifikasi bisnis lebih mudah diakses UMKM, memberi mereka ruang sebanyak mungkin untuk berkembang,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat.
Hingga 2 Juli, total penyaluran kredit mikro melalui program pinjaman bersubsidi pemerintah, KUR, mencapai Rp132,7 triliun (US$8,13 miliar), atau lebih dari 44 persen dari target tahunan.
KUR telah memberi manfaat kepada 2,3 juta peminjam tahun ini — sekitar 66 persen dari target 3,5 juta UMKM. Hampir 60 persen pinjaman, atau Rp79,6 triliun, dialokasikan ke sektor produksi. Maman yakin penyaluran kredit akan memenuhi target 2025.
Di paruh pertama tahun, lebih dari 24.800 izin distribusi diterbitkan. Pada kuartal kedua saja, sekitar 194.000 UMKM menerima sertifikat SNI Bina UMK — bagian dari program membantu usaha kecil memenuhi standar produk nasional Indonesia.
Pemerintah juga menerbitkan lebih dari 654.500 sertifikat halal di kuartal kedua. Sejak program diluncurkan pada 2019, lebih dari 2,4 juta sertifikat halal telah diberikan, mencakup lebih dari 6,6 juta produk.
Menurut sistem Online Single Submission (OSS) pemerintah, lebih dari 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan di Q2 — naik 95,4 persen dari Q1. Sejak sistem diperkenalkan pada 2021, total 13 juta NIB telah diterbitkan.
Berita terkait: 65,5 juta UMKM Indonesia serap 119 juta pekerja: pemerintah
Berita terkait: Indonesia akan permudah akses pendanaan untuk UMKM kreatif
Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025