Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan Indonesia akan mulai melakukan skrining psikiatrik dua kali setahun untuk peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dalam upaya untuk memantau dan mendukung kesehatan mental mereka. Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi pada hari Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kekhawatiran baru-baru ini yang melibatkan peserta PPDS sangat mengkhawatirkan dan telah memengaruhi masyarakat luas. Untuk mengatasi hal ini, kementerian mendorong perbaikan sistematis dan konkret dalam program tersebut. Sadikin mengusulkan pendirian forum reguler dengan peserta PPDS untuk menilai baik kesehatan mental maupun fisik mereka. Dia juga mendorong direktur rumah sakit di lembaga pendidikan untuk secara rutin memeriksa peserta pelatihan dan segera melakukan intervensi ketika risiko terdeteksi. “Saya akan secara pribadi meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka dan memantau kesehatan fisik dan mental mereka. Jika ada masalah, kita harus dapat mengidentifikasinya secara dini,” katanya. Dia juga merekomendasikan untuk menyertakan penilaian psikologis dalam ujian masuk PPDS untuk memastikan calon sudah siap secara mental sebelum memasuki program. “Proses rekrutmen harus transparan. Tidak boleh ada rekomendasi khusus yang mengakibatkan orang yang salah terpilih,” tegas Sadikin. Dia juga menekankan bahwa konsultan, bukan peserta senior, harus bertanggung jawab atas pelatihan, untuk memastikan pendidikan berkualitas tinggi. Kementerian berencana untuk memperkenalkan buku catatan digital untuk memantau aktivitas pelatihan, mirip dengan sistem yang digunakan di negara lain. Mengatasi kondisi kerja, Sadikin menyerukan rumah sakit pengajar spesialis untuk menegakkan peraturan jam kerja yang ketat, di tengah laporan peserta PPDS yang diwajibkan untuk bekerja jam kerja berlebihan sebagai bentuk pelatihan ketahanan mental. “Saya percaya itu berlebihan,” katanya, memperingatkan bahwa beban kerja yang berat dapat merusak kesehatan mental. Dia juga meminta pengawasan dan perlindungan yang lebih kuat bagi peserta, mencatat bahwa banyak peserta sering diberi tugas di luar tanggung jawab mereka. “Pengawasan ini penting untuk memastikan peserta dapat fokus sepenuhnya pada peran dan tugas mereka sebagai calon spesialis medis di masa depan,” jelas Sadikin. Untuk lebih mendukung peserta pelatihan, Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan Surat Izin Praktik (SIP) yang memungkinkan peserta bekerja sebagai dokter umum selama pendidikan mereka, membantu mereka mendapatkan penghasilan. “Saya harap langkah-langkah konkret ini akan memungkinkan kita untuk lebih memantau dan meningkatkan pelaksanaan PPDS dan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lama ada dalam program tersebut,” katanya. Berita terkait: Tidak ada gangguan layanan kesehatan di Unpad PPDS penangguhan sementara: pemerintah Berita terkait: Pemerintah RI mewajibkan tes kesehatan mental bagi mahasiswa PPDS Translator: Mecca Yumna, Resinta Sulistiyandari Editor: Anton Santoso Hak cipta © ANTARA 2025