Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan akan mencabut 20 izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang meliputi area seluas 750.000 hektar, termasuk di daerah terdampak banjir di Sumatra.
Dalam pernyataan resmi dari Jakarta pada Jumat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa kementerian telah mencabut 18 izin PBPH seluas 526.144 hektar pada Februari 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kementerian Kehutanan akan mencabut izin untuk sekitar 20 PBPH yang kinerjanya dibawah standar, dengan luas kurang lebih 750.000 hektar di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang terdampak banjir,” ujarnya.
“Saya juga akan memberlakukan moratorium pada penerbitan izin PBPH baru untuk hutan alam dan hutan tanaman,” tambahnya.
Mengenai banyaknya kayu gelondongan yang hanyut oleh banjir dan tanah longsor di Sumatra, menteri menyatakan akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap kejadian tersebut. Kementerian juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara untuk menyelidiki dan menindaklanjuti temuan-temuan terkait hukum.
Antoni menjelaskan bahwa kementerian telah memiliki data awal dari pemindaian drone di beberapa lokasi terdampak dan menggunakan perangkat lunak Automatic Wood Identification Tool (AIKO) untuk mengidentifikasi jenis kayu yang terbawa banjir.
“Kami telah merespons pertanyaan masyarakat mengenai asal-usul kayu tersebut. Kami punya data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak dan memakai software AIKO untuk mengidentifikasi jenis kayu serta merekonstruksi asalnya,” kata Antoni.
Berita terkait: Indonesia selidiki 12 perusahaan terkait banjir mematikan di Sumatra
Berita terkait: Indonesia selidiki keterkaitan penebangan liar pada puing banjir Sumatra
Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025