Jumat, 8 Agustus 2025 – 21:09 WIB
Jakarta, VIVA – Wacana tentang aset kripto, khususnya Bitcoin, sebagai salah satu aset cadangan nasional kembali mencuat dan jadi sorotan publik.
Baca Juga:
PMK 50/2025 Resmi Berlaku! Kabar Baik untuk Investor Kripto tapi Tetap Hati-hati
Wacana ini muncul karena tren adopsi Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang oleh beberapa negara, seperti El Salvador. Bahkan di AS, usulan untuk memasukkan Bitcoin dalam cadangan nasional mulai dipertimbangkan.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Indodax, Antony Kusuma, bilang wacana ini perlu dikaji serius. Pasalnya, Bitcoin punya potensi sebagai aset negara karena sifatnya yang desentralisasi dan tahan inflasi.
Baca Juga:
Bitcoin Bisa Jadi Bom Waktu di 2026
“Tapi, ini bukan keputusan yang bisa diambil cepat. Perlu studi panjang, pendekatan berbasis data, dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakannya progresif tapi tetap akuntabel dan sesuai kepentingan nasional,” kata Antony dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga:
Triv Punya Modal Rp3,2 Triliun, Siap Ekspansi ke Malaysia dan Singapura
Menurutnya, penting ada sinergi antara pelaku industri, regulator, dan lembaga pengelola aset negara seperti BPI Danantara. “Jika dikaji secara terbuka dan kolaboratif, hasilnya bisa adaptif dan sesuai kepentingan jangka panjang,” tambahnya.
Perlu diingat, pembahasan ini masih konseptual dan belum jadi keputusan resmi pemerintah, jadi jangan dijadikan dasar spekulasi investasi.
“Sebagai bagian dari industri kripto, kami mendorong agar wacana ini tidak berhenti di sini, tapi dilanjutkan dengan dialog terbuka berbasis kajian akademis dan strategi ekonomi nasional. Ini sejalan dengan semangat transparansi dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia,” jelasnya.
Data OJK menunjukkan transaksi kripto di Indonesia hingga pertengahan 2025 mencapai Rp224,11 triliun, dengan pengguna 15,85 juta. Ini bukti adopsi aset digital semakin meningkat di lanskap keuangan nasional.
“Ke depan, aset digital tidak hanya jadi instrumen investasi, tapi juga punya potensi strategis dalam kebijakan fiskal negara. Namun, semua harus dikaji secara komprehensif dan inklusif,” tegas Antony.