Selasa, 2 Desember 2025 – 21:13 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, sudah resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Pengukuhan ini berlangsung dalam Rapat Senat Terbuka Unissula di Semarang, pada Sabtu, 29 November 2025.
Acara pengukuhan ini hadiri oleh sejumlah tokoh penting. Hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, beberapa Wakil Ketua DPR RI seperti Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad, dan Saan Mustopa. Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga turut hadir.
Selain itu, tampak hadir Ketua MA Republik Indonesia, Sunarto, serta beberapa menteri seperti Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Menteri Kependudukan Wihaji. Kolega dari DPR dan DPP Partai Golkar juga hadir, termasuk Prof. Dr. Henry Indraguna, seorang Guru Besar Unissula yang turut mengukuhkan Adies.
Guru Besar Unissula, Henry Indraguna, menyebut orasi Prof. Adies Kadir sebagai momen penting untuk reformasi peradilan dalam 10 tahun terahir. "Empat pilar revitalisasi Komisi Yudisial yang disampaikan Mas Adies adalah missing link yang selama ini saya soroti, termasuk saat mengkritik proses kilat pengesahan KUHAP baru," ujar Henry, Selasa (2/12/2025).
Henry Indraguna (kiri), Adies Kadir (tengah)
Pakar hukum itu menjelaskan pemikiran Adies sudah sesuai dengan dasar filosofis hukum berkeadilan dari John Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah nilai paling utama untuk lembaga sosial, seperti halnya kebenaran untuk sistem pemikiran. "Undang-undang dan lembaga, bagaimanapun efisiennya, harus direformasi atau dihapus kalau tidak adil," tegasnya.
Ketua DPP Ormas MKGR ini mengingatkan, hukum tanpa pengawasan etik eksternal yang kuat dan independen akan membiarkan celah untuk ‘tirani kecil’ di ruang sidang. Pakar hukum ini berpendapat, ketika seorang penguasa sudah menyingkirkan musuh dari luar, ia akan menciptakan perang agar rakyat tetap butuh pemimpin.
"Perang paling berbahaya di Indonesia saat ini justru terjadi di balik jubah hitam hakim yang tidak diawasi. Karena itu, revitalisasi KY versi Adies Kadir adalah benteng terakhir agar tirani tidak lahir dari sistem peradilan," jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, Adies menekankan pentingnya Komisi Yudisial diberi wewenang investigasi pro-justisia tanpa harus menunggu laporan. Selain itu, perlu ada sistem pelaporan etik digital yang terbuka untuk publik serta dewan etik permanen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil.