Sabtu, 30 Maret 2024 – 16:26 WIB
Jakarta – Rencana untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 melalui hak angket di DPR RI masih belum terealisasi hingga saat ini. PDIP merupakan salah satu fraksi yang telah aktif mengadvokasi penggunaan hak angket.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya tekanan di bidang hukum yang menghambat proses penggunaan hak angket oleh DPR. Menurut Hasto, penundaan penggunaan hak angket bukan disebabkan oleh keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tetapi lebih karena adanya tekanan dari sektor hukum.
Meskipun demikian, Hasto menyatakan bahwa pihaknya memahami respons yang muncul akibat tekanan tersebut. Menurutnya, kader PDIP diajarkan untuk tidak takut terhadap tekanan. Hasto juga menegaskan bahwa penggunaan hak angket ini juga bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan sebagai langkah untuk mengoreksi potensi kecurangan yang terjadi.
Sebelumnya, Ketua DPR RI yang juga merupakan petinggi PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa belum ada instruksi resmi dari Fraksi di DPR terkait pengajuan hak angket terkait Pemilu 2024.