Sabtu, 31 Agustus 2024 – 17:02 WIB
Jakarta,VIVA – Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa rencana besar Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut disampaikan dalam acara Future of Indonesia Dialogue yang diselenggarakan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) di Jakarta pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
Baca Juga :
Daripada Dipenjara, Pemerintah Prabowo Pilih Kenakan Denda Rp300 T pada Pengusaha Sawit Ilegal
Hashim mengatakan, bahwa sektor perumahan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Ini satu hal yang menjadi driver for growth di masa depan. Saya sangat yakini adalah perumahan,” ujar Hashim.
Hashim menjelaskan, dirinya ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim Transisi Prabowo-Gibran. Namun, jika ditawarkan sebagai menteri, dia menolak.
Baca Juga :
Hashim Bocorkan Pemerintahan Prabowo Mendatang Akan Bangun Giant Sea Wall
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan sambutan dalam Future of Indonesia Dialogue
“Saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada. Tapi saya tidak akan dan saya sudah menolak, nama saya ditawarkan tapi saya menolak,” katanya.
Baca Juga :
Hashim Sebut Perumahan Selalu Jadi Penyumbang GDP Terbesar, tapi Lesu 8 Tahun Terakhir
“Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ihwal infrastruktur PU, baru perumahan khusus untuk perumahan,” tambahnya.
Hashim menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini bukanlah untuk bagi-bagi kursi menteri, melainkan untuk memastikan fokus pada tugas-tugas yang spesifik. “Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan,” kata Hashim.
Dalam rencananya, Prabowo telah menetapkan target pembangunan 2 juta unit rumah per tahun yang fokus pada daerah pedesaan. Program ini akan melibatkan UMKM dan koperasi, dengan harapan dapat mengembangkan kelas menengah baru di Indonesia.
“2 juta unit di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor komersial dilarang untuk masuk ke bidang ini. Ini untuk mendorong, mengembangkan UMKM, dan kita ingin menciptakan middle class baru,” katanya.
Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa anggaran awal sebesar Rp53 triliun telah disiapkan untuk memulai program ini pada tahun depan. “Angka yang kita tetapkan, itu Rp53 triliun untuk mulai,” ujar Hashim.
“Kita sudah baca bahwa middle class Indonesia berkurang. Saya baca, ada statement dari pemerintah, menyebut kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Dalam rencananya, Prabowo telah menetapkan target pembangunan 2 juta unit rumah per tahun yang fokus pada daerah pedesaan. Program ini akan melibatkan UMKM dan koperasi, dengan harapan dapat mengembangkan kelas menengah baru di Indonesia.