loading…
Pemerintah mulai pertimbangkan opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA – Pemerintah mulai mempertimbangkan opsi untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah di pasar global. Kenaikan harga energi dunia, yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, dikhawatirkan bisa memperlebar defisit APBN melebihi batas aman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat simulasi dampak fluktuasi harga minyak terhadap kondisi fiskal nasional. Menurutnya, jika harga minyak mentah mencapai rata-rata USD92 per barel, tekanan pada defisit anggaran akan menjadi sangat besar.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit kita bisa naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Baca Juga: Minyak Dunia Mendidih, Bahlil Jamin Harga Pertalite Tetap Rp10.000
Purbaya menegaskan, pemerintah saat ini berupaya keras agar defisit anggaran tetap bisa dijaga di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun realokasi belanja merupakan prioritas utama, Purbaya mengakui bahwa kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal sudah sangat sempit. “Kalau memang anggarannya tidak kuat, tidak ada jalan lain, ya kita bagi bebanya dengan masyarakat. Artinya bisa terjadi kenaikan harga BBM kalau kondisi memaksa,” jelas Purbaya.