Harapkan IPPP untuk meningkatkan kerjasama antarparlemen di Pasifik: MPR

Pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan harapannya bahwa sesi kedua Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik (IPPP) akan memperkuat kerja sama antar parlemen di wilayah Pasifik. Dia menggambarkan pertemuan IPPP, yang diselenggarakan dari 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta, sebagai sangat penting karena Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas Pasifik, baik dalam hal identitas maupun kesamaan geografis.

“(Kerja sama ini penting) untuk memperkuat diplomasi parlemen di wilayah Pasifik, terutama dalam berbagai sektor prioritas seperti ekonomi, perdagangan, investasi, maritim, dan konektivitas regional darat dan laut,” kata Soesatyo setelah menghadiri sesi IPPP di sini pada hari Kamis.

Ini adalah tahun kedua DPR mengadakan IPPP setelah 2018. Pelaksanaan IPPP terhenti akibat pandemi COVID-19.

Soesatyo menekankan bahwa sesi IPPP ke-2 telah dihadiri oleh pemimpin parlemen dan anggota dari 12 negara, satu wilayah, dan satu organisasi internasional.

Dibagi menjadi tiga sesi, fokus pertemuan adalah pada kerja sama konektivitas regional, peningkatan hubungan antar manusia, dan potensi maritim untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sesi juga membahas upaya untuk memperkuat peran wanita dan pemuda serta persahabatan dan kerja sama lintas budaya.

IPPP tahun ini juga termasuk dialog dengan anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang terdiri dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji.

“Dialog ini dengan MSG sangat penting, mengingat beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia termasuk dalam wilayah Pasifik dan juga bagian dari kelompok Melanesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan enam provinsi Papua,” kata pembicara MPR tersebut.

Dia menambahkan bahwa negara-negara di wilayah Pasifik bersatu karena kondisi geografis, sumber daya alam, keragaman sumber daya manusia, dan tantangan bersama.

MEMBACA  Gangguan IT global bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan, para ahli memperingatkan.

“Keberadaan Indonesia di antara negara-negara Pasifik, terutama dalam pembangunan komunitas pesisir, tidak diragukan lagi. Begitu juga partisipasi DPR dalam membangun kemitraan dengan negara-negara di wilayah Pasifik dalam forum internasional (juga tidak terelakkan),” katanya.