JAKARTA – Semakin kuatnya arus digitalisasi, akses digital buat masyarakat Indonesia mown semakin dibutuhin. Makanya, kehadiran infrastruktur digital dan perangkat kayak smartphone sama komputer yang harganya terjangkau itu mutlak diperlukan.
Dalam hal ini, masuknya investasi dari negara tertentu di ranah digital serta produk-produk terkait dengan harga bersaing dianggap sebagai potensi yang bisa percepat transisi Indonesia jadi masyarakat digital.
Salah satu negara yang akhir-akhir ini nambah dominasi digitalnya di Indonesia adalah China. Hadirnya teknologi digital dan berbagai produk dari negara itu emang bisa dilihat sebagai peluang, tapi pemerintah diimbau tetap waspada sama risiko kerawanan yang muncul akibat dominasi China di investasi digital kita.
Meningkatnya dominasi China di dunia digital Indonesia dinilai berbahaya karena bisa mengancam kedaulatan bangsa di aspek digital. Pemerintah disaranin untuk ningkatin diversifikasi rantai pasok, hindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau negara, dan pakai diplomasi sama negara lain kayak Jepang, Korea Selatan, dan Eropa supaya rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif.
Pandangan itu disampein Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), dalam seminar publik berjudul “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” di Jakarta, Senin (25/5/2026).
“Pemerintah juga diharapin—pake wewenangnya buat maksa vendor asing tunduk sama hukum Indonesia, contohnya ngikutin UU Pelindungan Data Pribadi, kewajiban lokalisasi data sektor strategis, dan keharusan audit keamanan yang transparan,” kata Johanes yang juga dosen di Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan.
Seminar ini datengin banyak pakar keren, kayak Prof Teddy Mantoro, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra; peneliti Australian Strategic Policy Institute, Gatra Priyandita; juga pemerhati keamanan regional Brigjen TNI (Purn) Victor P Tobing.