Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa pembangunan di ibu kota tidak boleh melambat meski ada peraturan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Ekosistem pembangunan Jakarta harus tetap kuat, walaupun ada langkah-langkah penghematan,” kata Pramono di Jakarta pada Sabtu.
Ia menyatakan bahwa pembangunan Jakarta tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri, tetapi harus melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak.
“Kemitraan adalah kunci untuk pembangunan Jakarta,” tegas Pramono.
Salah satu inisiatifnya adalah Transit-Oriented Development (TOD), sebuah strategi pembangunan kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum.
Menurut Pramono, kawasan TOD Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang terletak antara Pullman Hotel, Mandarin Hotel, dan gedung-gedung sekitarnya akan terhubung secara bawah tanah dan langsung tersambung ke stasiun MRT.
Ada juga rencana untuk kawasan TOD Dukuh Atas, yang akan dikembangkan tanpa menggunakan dana dari APBD. Pemerintah Jakarta telah mempercyayakan pengembangan kawasan ini kepada MRT Jakarta.
“Dukuh Atas akan dikembangkan melalui skema kemitraan strategis. Kami akan mempercayakan proyek ini ke MRT Jakarta, dengan pemerintah provinsi memberikan dukungan,” ujar Pramono.
Sementara itu, pembangunan TOD Bundaran HI akan menggunakan dana kompensasi dari skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang memungkinkan pengembang membangun gedung tinggi lebih efisien di area yang ditentukan.
Pramono mengungkapkan bahwa dulu, memperoleh izin untuk proyek pembangunan gedung tinggi di Jakarta bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang tertunda sampai 12 tahun tanpa kejelasan.
“Sekarang, prosesnya sudah dipersingkat menjadi kurang dari 15 hari, dan semua prosedur dilakukan secara transparan,” katanya. “Tidak akan ada lagi proses yang tersembunyi dalam penerbitan izin.”
Selain itu, Pramono mengatakan dia berniat melanjutkan beberapa proyek yang dimulai oleh gubernur sebelumnya, termasuk menyelesaikan proyek monorel dan memulai kembali pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendukung proyek rumah sakit tersebut.
“Proyek monorel dan Rumah Sakit Sumber Waras dulunya sangat kontroversial. Kami ingin menyelesaikan keduanya,” tegas Pramono.