Kamis, 28 Agustus 2025 – 05:04 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya menawarkan tiga alternatif sistem pemilu kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketiga alternatif tersebut yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem hybrid atau campuran.
"Nah dari 10 poin tadi kami sampaikan ada 1, 2 terutama soal sistem pemilu kita sedang berikan 3 alternatif, tetep seperti sistem terbuka yang seperti sekarang, lalu sistem tertutup, ada juga yang sistem hybrid yang sistem campuran antara proporsional tertutup dengan mayoritarian," ujar Doli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025.
Doli menjelaskan bahwa Golkar sebelumnya telah membentuk tim kajian politik yang membahas setidaknya 10 poin perbaikan sistem politik dan demokrasi. Salah satu fokus kajian adalah penyempurnaan sistem pemilu yang selama ini dinilai masih punya banyak kelemahan.
"Ya, jadinya begini. Kita kan udah masuk periode kedua 25 tahun reformasi. Di dalam 25 tahun pertama kemarin kita menempatkan di era reformasi itu kan sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Dan kita sama-sama tau bahwa sistem demokrasi kita itu belum bisa jawab atau mengantarkan, jadikan instrumen untuk mendekatkan pada cita-cita negara. Nah makanya perlu kita sempurnakan," kata dia.
Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia saat ini dinilai terlalu mahal, rumit, dan cenderung nyuburin praktik pragmatisme di kalangan masyarakat maupun elite. Maka itu, Golkar mendorong agar ke depan sistem demokrasi lebih substansial dan mampu mempercepat pencapaian cita-cita negara.
Selain pemilu legislatif, Golkar juga menyampaikan kajian mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ada dua opsi yang ditawarkan, yakni model asimetris dengan gubernur dipilih DPRD dan bupati/wali kota tetep dipilih langsung oleh rakyat, atau opsi lain di mana gubernur dipilih DPR dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dipilih dengan kombinasi sistem langsung dan DPR.
"Atau kemudian yang kedua adalah pemilihan gubernur itu tetap di DPR karena pertimbangannya adalah gubernur itu adalah perpanjangan pemerintahan pusat. Nah untuk kabupaten dan kotanya ada 2 pilihan lagi: tetep langsung seperti sekarang atau juga hybrid, ada yang kembali ke DPR, ada yang kita laksanakan secara langsung seperti sekarang," pungkas dia.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa rombongan partai menyambangi Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengaku akan bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
"Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan bapak presiden ya," kata Bahlil.
Baca Juga:
Golkar Punya Konsep Bikin Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp400 T
Golkar Janji All Out Dukung Program Prabowo, Bahas Pasal 33 UUD 1945 di Istana
MKGR Golkar Gelar Mubes untuk Pemilihan Ketum Baru, Pendaftaran Dibuka Besok