Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berjanji akan membantu pemerintah kabupaten Poso di Sulawesi Tengah dalam melakukan tindakan darurat setelah gempa kuat melanda wilayah tersebut pada Minggu (17 Agustus).
Wakil Menteri untuk Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan warga yang terdampak mendapat bantuan yang cukup.
"Penting untuk mengambil langkah tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di Poso," ujarnya, seperti dikutip dari pernyataan yang dirilis di Jakarta pada Selasa.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat koordinasi daring tentang respons darurat gempa Poso berkekuatan 5,8 SR, yang dihadiri pejabat dari BNPB serta pemerintah Sulawesi Tengah dan Poso.
"Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat, kami berharap bisa menangani darurat di Poso dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi," tegas Kurniawan.
Rapat itu merumuskan beberapa langkah segera, seperti mendistribusikan logistik dari BNPB, mempercepat pendataan dampak gempa oleh otoritas lokal, dan mengirim tim seismologi BNPB untuk memeriksa suara gemuruh yang dilaporkan warga.
Tim gabungan dari Kemenko PMK dan BNPB berangkat ke Poso pada Senin (18 Agustus) dan diperkirakan tiba pada Selasa. Kepala BNPB Suharyanto termasuk dalam tim tersebut.
Gempa yang awalnya dilaporkan berkekuatan 6,0 SR mengguncang Poso pukul 06.36 waktu setempat, menjadi kejadian kedua dalam sebulan terakhir. Gempa itu diikuti setidaknya 10 kali gempa susulan.
Otoritas melaporkan bencana ini menewaskan satu orang, melukai 13 orang secara serius, dan 17 lainnya luka ringan. Puluhan bangunan, termasuk sekolah dan rumah ibadah, mengalami kerusakan.
Respons darurat meliputi pendirian tenda di rumah sakit setempat dan pendistribusian makanan ke daerah terdampak.
Penerjemah: Asep F, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025