Kamis, 18 September 2025 – 19:33 WIB
Indramayu, VIVA – Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun 2022 kembali memanas. Desakan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat supaya segera menetapkan tersangka makin keras terdengar. Salah satunya lewat aksi yang diadakan Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (Gapura) di depan kantor Kejati Jabar.
Baca Juga:
Lucky Hakim Bakal Lepaskan 10 Ribu Ekor Ular ke Sawah Indramayu, Diklaim Tak Berbisa
Ketua Gapura Indramayu, Rudi Lueonadi, menegaskan bahwa mereka ga akan berhenti menuntut kejelasan kasus yang diperkirakan anggarannya mencapai Rp16,8 miliar itu. Scroll untuk info lebih lengkap!
“Kami minta Kejati Jabar segera tetapkan tersangka. Dalam audiensi dengan Kasipenkum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya, disebutkan sudah ada 29 orang yang diperiksa, dan dijanjikan bulan Oktober akan ada penetapan tersangka,” ujar Rudi.
Baca Juga:
Aksi Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular ke Sawah: Gerakan Buat Basmi Tikus!
Kasus yang melibatkan mantan Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin—sekarang jadi Wakil Bupati Indramayu—berawal dari temuan Gerakan Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI). Mereka menemukan kejanggalan dalam pemberian tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD pada 2022.
Menurut PPPI, Ketua DPRD waktu itu terima Rp40 juta per bulan, wakil ketua Rp35 juta, dan anggota Rp30 juta. Totalnya mencapai Rp16,8 miliar. PPPI anggap anggaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD.
Baca Juga:
TERPOPULER: Reza Gladys Ogah Minta Maaf ke Nikita Mirzani, Rita Butar Butar Salah Lirik Indonesia Raya
Kejati Jabar sendiri sudah naikkan status kasus ke tahap penyidikan. Kasipenkum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya, konfirmasi bahwa puluhan orang telah diperiksa.
“Kurang lebih 29 orang sudah dimintai keterangan. Proses penyidikan diharapkan cepat selesai. Tapi, penetapan tersangka masih tunggu hasil penyidikan,” jelasnya, Kamis 18 September 2025.
Namun, sorotan media malah tertuju ke Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang juga dimintai tanggapan. Menariknya, Lucky pilih untuk tidak ikut terbawa polemik. Dia tegaskan bahwa sekarang dia lebih ingin fokus ke agenda pendidikan, terutama program sekolah rakyat.
“Mohon maaf, sebenernya saat ini kita lagi bahas sekolah rakyat. Kalau soal yang ditanyakan, saya belum tau persis, apalagi kejadiannya di tahun ketika saya masih jadi wakil dan bahkan waktu itu saya mengundurkan diri,” ucap Lucky singkat.
Sementara itu, pihak yang namanya sering dikaitkan dalam kasus ini, yaitu Wakil Bupati Syaefudin, sampai sekarang belum bisa dimintai keterangan.
Kasus di Indramayu ini muncul saat isu serupa juga ramai di tingkat pusat. Publik baru saja dikejutkan dengan kabar tunjangan perumahan anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan. Angka yang sangat besar itu langsung picu banyak kritik, karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi rakyat yang masih susah beli beras atau bayar kontrakan.
Halaman Selanjutnya
Namun, sorotan media justru tertuju pada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang turut dimintai tanggapan. Menariknya, Lucky memilih untuk tidak ikut terbawa arus polemik. Ia menegaskan saat ini dirinya lebih ingin fokus pada agenda pendidikan, khususnya program sekolah rakyat.