Sabtu, 20 Desember 2025 – 23:00 WIB
Jakarta, VIVA – Jaringan 98 Resolution lewat gerakan ‘Warga Peduli Warga’ dalam menyambut Natal membagikan Tali Kasih Natal yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN di berbagai daerah. Pelaksanaan yang kedua sekaligus terakhir di tahun 2025 ini, total menyalurkan 8.000 paket.
Baca Juga:
Besok Pemerintah Mulai Bangun Hunian Tetap untuk Korban Bencana Sumatera
Juru bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, menegaskan gerakan ‘Warga Peduli Warga’ menyambut Natal 2025 dilakukan hari ini, Sabtu 20 Desember, di berbagai daerah secara serentak.
Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres di wilayah Jabodetabek dipusatkan di dua lokasi: Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi (500 paket) dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara (500 paket). Selain di Bekasi, pembagian Banpres juga dilaksanakan serentak di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Baca Juga:
Terpilih Lagi jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah Janji Perkuat Mitigasi Bencana
"Di Kota Ambon, disalurkan 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, plus tambahan 1.000 paket sembako didukung Pelindo. Sementara di Kota Kupang, NTT, disalurkan 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura," ujar Agus.
Agus juga menyampaikan kegiatan Tali Kasih Natal dilakukan di Langowan, Sulawesi Utar, daerah kelahiran Ibu Presiden Prabowo Subianto, dengan 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara.
Baca Juga:
Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 1.090 Orang, 186 Masih Hilang
Dalam kesempatan di lokasi, Haris Rusly Moti, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran telah sangat optimal mengambil langkah-langkah penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Aceh.
"Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatera," ujar Moti yang juga aktivis 98 Yogyakarta.
Haris menegaskan publik punya hak untuk dapat informasi terkait setiap langkah dan tahapan yang sangat optimal dalam penanganan bencana Sumatera.
"Oleh karena itu, kami mendorong dan mendukung otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo untuk memaksimalkan perannya dalam menginformasikan setiap langkah dan tahapan penanganan darurat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh," tegas Haris.
Menurut Haris, berkembangnya berbagai disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana di Sumatera, itu karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahap tanggap darurat dan penyelamatan warga, sehingga tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian yang telah, sedang, dan akan ditempuh.
Halaman Selanjutnya
"Petugas BNPB, prajurit TNI/Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan dari berbagai komunitas sosial yang sedang bertugas tanggap darurat di lapangan bukan konten kreator atau influencer. Mereka tidak jadikan bencana dan penderitaan rakyat yang terdampak bencana sebagai objek konten dan narasi medsos," ujar Haris.