loading…
Kepala Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman. FOTO/IST
JAKARTA – Kerisis kepemimpinan di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini dinilai sudah sangat serius. Pasalnya, hubungan antara pucuk pimpinan tertinggi Rais Aam KH Miftahul Ahyar dengan Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf serta Sekjen Saifullah Yusuf sudah tidak sejalan dan bahkan saling memecat satu sama lain.
Wacana islah atau perdamaian yang diusulkan sejumlah kiai sepuh NU juga belum menunjukkan titik terang. Masing-masing faksi di elite PBNU masih lebih mengedepankan ego kelompoknya, sehingga krisis kepemimpinan ini sulit untuk diuraikan.
Menurut Kepala Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan langkah penting dan fundamental, yaitu reformasi total kepengurusan PBNU.
“Kenapa perlu reformasi total? Karena pihak-pihak yang berkonflik, yaitu Ketua Umum Tanfidziyah Gus Yahya dan Rais Aam KH Miftahul Ahyar sendiri, serta ada Gus Ipul, saat ini berada dalam konflik yang sangat mendalam. Tarik-menarik kepentingan antar faksi di dalam tubuh PBNU sendiri telah menyebabkan apa yang disebut krisis legitimasi,” jelas Airlangga, Minggu (7/12/2025).
Pakar politik lulusan Murdoch University, Australia ini memberikan contoh konflik dalam pengelolaan tambang antar faksi, seperti yang disampaikan Ketua PBNU Ulil Absar Abdalla, sebagai pemicu utama konflik elite saat ini. Masing-masing pihak saling tarik-menarik kepentingan terkait siapa yang akan menjadi investor dalam pengelolaan konsesi tambang tersebut dari berbagai kekuatan bisnis.
“Nah, dalam kondisi seperti ini, terjadi ketidakpercayaan terhadap Rais Aam, sementara dari faksi lain juga ada ketidakpercayaan terhadap Tanfidziyah. Ini menandakan krisis legitimasi yang serius di tubuh PBNU. Ibarat sebuah ruangan yang gelap, sumpek, dan pengap, maka dibutuhkan ventilasi. Ventilasi ini penting untuk membawa udara segar dari luar ke dalam sebagai proses penyegaran untuk tubuh PBNU,” paparnya.
Dalam konteks inilah, tutur Airlangga, harus ada kelompok-kelompok yang mampu mendorong pembaharuan melalui proses reformasi total kepengurusan di PBNU.