Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai dasar dari pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bersaing di tingkat global.
“Pariwisata Indonesia sekarang memprioritaskan kontribusi nyata untuk perlindungan laut dan kesejahteraan lokal, terutama di 10 Destinasi Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 70 persen wilayah laut, Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan data kemeneterian, ekonomi kelautan Indonesia menyumbang sekitar US$5,9 miliar pada tahun 2024, catatnya.
Kemajuan ini terlihat dari penguatan desa-desa wisata pesisir, di mana lebih dari dua ribu dari sekitar 12 ribu desa pesisir telah mengembangkan pariwisata bahari pada 2024.
Berbicara di Bali Ocean Days 2026 pada Jumat, ia mengatakan Indonesia mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai keseimbangan antara perlindungan lingkungan, nilai sosial-budaya, dan manfaat ekonomi untuk generasi sekarang dan masa depan.
Berita terkait: Indonesia luncurkan direktori selam untuk tingkatkan pariwisata bahari berkelanjutan
Kerangka kerja ini diperkuat melalui Undang-Undang No. 18/2025 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), dan Peraturan Menteri No. 9/2021, dengan mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip-prinsip United Nations Tourism.
Kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan melalui alat-alat seperti sertifikat SERTIDEWI atau sertifikat destinasi pariwisata berkelanjutan, yang telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Dia menambahkan bahwa Indonesia terus memperkuat ekonomi biru sebagai strategi inti pembangunan nasional.
Konsep ini mendorong penggunaan sumber daya laut yang bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan, sambil menjaga ekosistem tetap produktif dan utuh.
Dia juga menyoroti tantangan yang masih ada, terutama sampah laut dan limbah di kawasan wisata, yang membutuhkan solusi terpadu dan lintas sektor.
Koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah sedang ditingkatkan untuk membangun respons yang sistemis dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelenggarakan serangkaian inisiatif pembersihan sampah laut, disertai dengan edukasi publik dan dukungan untuk produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi masalah terkait sampah dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Berita terkait: Menteri Indonesia dan mahasiswa eksplorasi cara tingkatkan pariwisata bahari
*Penerjemah: Sri, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026*