Efisiensi Hemat Rp308 Triliun, Cegah Pemborosan Anggaran: Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bisa menghemat hingga Rp308 triliun (US$17,6 miliar) dalam anggaran setelah menerapkan kebijakan efisiensi dengan memotong pengeluaran yang tidak produktif.

Dalam diskusi bersama wartawan dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, awal pekan ini, kepala negara menyampaikan bahwa langkah efisiensi besar-besaran dalam APBN bertujuan melindungi uang negara dari potensi korupsi.

“Ketika pertama kali menerapkan efisiensi, kami bisa hemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Seandainya tidak dipotong, saya yakin uang itu bisa saja mengakibatkan korupsi,” ujarnya seperti dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah di Jakarta pada Kamis (19 Maret).

Prabowo juga menyoroti perlunya efisiensi mengingat skor ICOR Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah indikator yang menunjukkan seberapa efisien suatu negara menggunakan anggarannya. Semakin rendah skor ICOR, semakin efisien negara tersebut.

Menurut Prabowo, skor ICOR Indonesia adalah 6,5, sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia masing-masing 4, dan Vietnam 3,6.

Merefleksikan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (sekitar US$230 miliar), Prabowo memperkirakan inefisiensi anggaran sekitar 30 persen, atau sekitar US$75 miliar.

Dalam diskusi tersebut, presiden memaparkan pos pengeluaran tidak produktif yang telah dipotong, termasuk pembelian alat tulis kantor, biaya untuk rapat dan seminar di luar kantor, serta pengadaan tahunan barang seperti komputer dan peralatan kantor.

Prabowo juga mencatat bahwa beberapa studi dilakukan tanpa menyentuh isu kunci, seperti kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Ia menekankan bahwa langkah efisiensi akan tetap berjalan, karena banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi potensi krisis.

Prabowo menambahkan bahwa beberapa negara telah mengantisipasi kemungkinan krisis dengan menerapkan kebijakan seperti mengurangi minggu kerja dan mengizinkan sistem kerja-dari-rumah.

MEMBACA  Profil dan Jejak Karier Kevin Warsh, Calon Kuat Pimpinan Baru The Fed yang Berhubungan Erat dengan Trump

“Saya lihat negara lain, contohnya, kurangi minggu kerja dari lima jadi empat hari, seperti Filipina dan Pakistan. Kita pernah berhasil melakukannya saat COVID. Saya rasa kita bisa lakukan hal serupa—mungkin 75 persen pegawai bisa kerja dari rumah,” ucapnya.

Berita terkait: Indonesia turns to efficiency to keep budget deficit below 3 percent

Berita terkait: President Prabowo defends budget cuts to curb misuse risks

Berita terkait: RI Govt to set budget cuts to offset Mideast risks

Penerjemah: Genta Tenri Mawangi, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar