Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu upaya mitigasi bencana di Indonesia.
“Fungsi pemerintah tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang terganggu,” katanya saat ditemui di Yogyakarta pada hari Selasa.
Di tengah efisiensi anggaran, menteri memastikan pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup, termasuk dana siap pakai, di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan dana siap pakai, BNPB masih mampu menangani dan merespons setiap bencana dengan cepat, tegas Pratikno.
“Kami sudah memiliki dana siap pakai untuk bencana. Anggaran telah dialokasikan,” katanya.
Menurut Pratikno, kebijakan efisiensi anggaran sebenarnya mengoptimalkan alokasi anggaran untuk memprioritaskan kepentingan publik, termasuk mitigasi bencana.
“Birokrasi di semua tingkatan pemerintah sedang bekerja keras untuk melaksanakan efisiensi. Dalam semua biaya operasional, kami dedikasikan untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menanggapi potensi bencana akibat munculnya benih siklon tropis di Samudera Hindia, Pratikno menyatakan bahwa pihaknya sedang intensif berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca.
“Seperti yang kita tahu, perubahan iklim itu nyata, dan kita harus mengantisipasinya,” katanya.
Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah, termasuk menetapkan status tanggap darurat di beberapa wilayah.
Ia memastikan bahwa mitigasi bencana terus ditingkatkan melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan masyarakat, dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat pemerintah daerah.
Untuk jangka menengah, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mengenai peningkatan infrastruktur.
“Sungai-sungai dan waduk-waduk dinormalisasi untuk mengurangi potensi risiko bencana,” katanya.
Berita terkait: Presiden Prabowo dorong efisiensi dalam pengeluaran kementerian: DPR
Berita terkait: MPR terdampak kebijakan efisiensi anggaran: ketua
Penerjemah: Luqman Hakim, Resinta Sulistiyandari
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025