Duta Damai dan FKPT Perlu Meningkatkan Kolaborasi dalam Mencegah Radikalisme

loading…

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, saat bersilahturahmi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Jawa Barat di Bandung. Foto/Ist

BANDUNG – Tugas untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme adalah tanggung jawab semua pihak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk membangun ketahanan publik.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNPT RI, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, saat bersilahturahmi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Jawa Barat di Bandung.

“Mencegah paham radikal terorisme adalah tanggung jawab semua pihak dan tidak mungkin tercapai jika BNPT bekerja sendirian. Oleh karena itu, FKPT dan Duta Damai di daerah masing-masing adalah perpanjangan tangan BNPT,” ujar Rycko seperti dikutip oleh Minggu (4/2/2024).

Rycko menekankan bahwa FKPT dan Duta Damai memiliki peran penting dalam membangun kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Rycko juga menyoroti potensi radikalisasi yang melibatkan tiga kelompok rentan, yaitu remaja, perempuan, dan anak-anak. Kelompok-kelompok ini dianggap mudah dipengaruhi oleh strategi propaganda paham radikal terorisme yang telah berubah dari pendekatan keras secara offline menjadi pendekatan lembut melalui platform media online.

Ia menegaskan bahwa tidak dapat dikatakan Indonesia bebas dari ancaman kelompok radikal terorisme hanya berdasarkan tidak adanya serangan teroris pada tahun 2023.

Remaja, perempuan, dan anak-anak sangat rentan terkena pengaruh narasi yang disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan.

“Kelompok radikal terorisme menggunakan tokoh-tokoh agama ‘primordial’ untuk menyebarkan propaganda. Tokoh-tokoh ini efektif dalam menciptakan rasa kepercayaan dalam masyarakat sehingga paham yang mereka anut dianggap benar,” ungkap Rycko, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

MEMBACA  Politik Keluarga Kerajaan Mencegah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia