Bengkulu (ANTARA) – Ketua DPD Sultan B Najamudin mengatakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah itu bagus untuk aspek gizi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tapi perlu penyesuaian agar bisa optimal.
“Karena ini program besar yang butuh anggaran besar dan masih baru, pasti masih perlu beberapa penyesuaian,” ujarnya di Bengkulu pada Sabtu, menanggapi kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program makanan gratis itu.
Dia menegaskan bahwa DPD akan segera melakukan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Selain itu, dia menyatakan akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meningkatkan pengendalian program MBG dan mencegah kasus keracunan makanan terulang kembali.
Pada peluncuran program ketahanan pangan DPD di Bengkulu pada Sabtu, Najamudin menekankan bahwa DPD mendukung pencapaian tujuan kedaulatan pangan pemerintah, termasuk program makanan gratis.
Dia mencatat sejak 2024, DPD telah mengeluarkan keputusan terkait ketahanan pangan dan berkoordinasi dengan kepala daerah dan DPRD, termasuk untuk mendukung program ketahanan pangan dan MBG.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, dengan tujuan memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu program terbesar yang dijalankan di negara ini.
BGN, yang bertugas melaksanakan MBG, sebelumnya melaporkan bahwa 70 kasus keracunan makanan terkait program makanan gratis tercatat dari Januari hingga September 2025, dengan 5.914 penerima manfaat terdampak.
Berita terkait: Prabowo akan panggil Kepala BGN untuk bahas kasus keracunan makanan
Berita terkait: Pemerintah RI larang makanan pabrik di program makanan gratis, dukung UMKM
Berita terkait: BGN akan rekrut 60 ribu koki bersertifikat untuk program makanan gratis
Penerjemah: Boyke Ledy, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025