Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan penyelesaian konflik di Papua yang terus berlangsung dan merenggut korban jiwa.
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai menyoroti insiden terbaru pada 14 April 2026 di Distrik Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan sembilan orang—termasuk seorang balita—dan melukai tujuh orang lainnya secara serius.
Menurutnya, situasi ini adalah akumulasi dari masalah struktural yang belum ditangani secara komprehensif.
“Semua korban adalah saudara sebangsa kita. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi Indonesia,” tegasnya di Jakarta, Selasa.
Raweyai mencatat, Papua Pegunungan dan Papua Tengah adalah provinsi yang paling terdampak, dengan ribuan warga kehilangan rumah, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh di bawah standar kemanusiaan dasar, sementara perhatian kepada pengungsi masih kurang memadai,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus pelanggaran HAM di Papua yang tidak tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Menyangkut kebijakan nasional, dia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Namun, dia menekankan bahwa pendekatan ini harus dilengkapi dengan strategi yang berakar pada dialog, kemanusiaan, dan keadilan sosial.
Sementara itu, anggota DPD asal Papua, Filep Wamafma, menyerukan semua pihak untuk mengakhiri kekerasan secara tuntas. Dia menegaskan, setiap nyawa yang hilang adalah luka mendalam bagi bangsa yang semakin mengikis kepercayaan publik pada negara.
Dia menekankan, negara harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat, apalagi kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.
Lebih lanjut, Wamafma mendesak pemerintah menyampaikan secara terbuka dan transparan grand design, arah kebijakan, strategi, serta tahapan penyelesaian konflik Papua, untuk memberi kepastian kepada publik.
Dia menambahkan, penyelesaian masalah di Papua harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh adat dan agama, akademisi, perempuan, pemuda, dan kelompok budaya lainnya.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua sebagai bagian dari membangun kepercayaan publik,” katanya.
Berita terkait: Menteri HAM desak penyelidikan penembakan mematikan di Papua Tengah
Berita terkait: Turis asing kunjungi desa di Papua untuk lihat budaya lokal
Berita terkait: Militer Indonesia bantah terlibat dalam kematian anak di Papua
Penerjemah: Bagus Ahmad, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026