Manokwari, W Papua (ANTARA) – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan verifikasi ulang data anak putus sekolah di seluruh Papua.
Ketua Komite III, Filep Wamafma, mengatakan di Manokwari, Papua Barat, pada Senin bahwa pembaruan dan verifikasi data ini sangat penting untuk memastikan kebijakan yang akurat.
“Keakuratan dan kevalidan data pendidikan sangat vital agar benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya,” ujarnya.
Dia mencatat, angka yang disampaikan oleh Ketua Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua pada Januari 2026 memperkirakan jumlah putus sekolah mencapai 700.000, suatu peningkatan yang signifikan dibanding data kementerian tahun 2024.
Dia menekankan, pemerintah harus mencocokkan perbedaan angka ini agar perencanaan pembangunan pendidikan di Papua sesuai dengan kondisi nyata dan efektif menangani masalah mendasar.
“Pada 2024, kementerian hanya mencatat sedikit di atas 30.000 siswa, dari tingkat SD sampai SMA, yang putus sekolah di wilayah yang sama,” tambahnya.
Wamafma mengatakan, kurangnya sinkronisasi dan pembaruan data dapat menyebabkan kebijakan yang tidak akurat sehingga gagal menangani masalah inti seperti biaya pendidikan yang tinggi, infrastruktur terbatas, dan kekurangan guru.
Dia mencatat, penyaluran beasiswa mengandalkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registri Sosial Ekonomi, dan basis data Pemetaan Potensi Pengembangan Keluarga (P3KE).
“Perbedaan antar sistem ini berpotensi mengakibatkan bantuan pendidikan tidak tepat sasaran,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah harus melakukan pendataan berkala untuk memastikan setiap anak putus sekolah di Papua mendapat perhatian dan intervensi langsung yang tepat.
“Tidak boleh ada lagi anak Papua yang kehilangan haknya untuk pendidikan,” tegasnya.
Selain data pendidikan, Wamafma menyoroti rasio guru-siswa sebagai indikator distribusi tenaga pendidik di Papua yang tidak merata, yang langsung memengaruhi kualitas pembelajaran.
Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan tokoh adat dan gereja dalam proses verifikasi data untuk memastikan independensi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasilnya.
Berita terkait: Papua dapat pacu pembangunan nasional: Menteri
Berita terkait: Cegah putus sekolah di tengah pemotongan anggaran, kata univ
Penerjemah: Fransiskus Salu, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026