Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan otorisasi untuk menaikkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN guna menanggapi banjir bandang dan tanah longsor parah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Jika dana lebih diperlukan, akan disediakan. Ini berlaku untuk semua kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu (3 Desember).
Dia menekankan bahwa upaya tanggap bencana di tiga provinsi tersebut berjalan dengan kapasitas penuh didukung kuat oleh pemerintah pusat. Prioritas saat ini adalah memastikan operasi darurat di lapangan berlangsung cepat dan efektif.
“Semua sumber daya nasional sedang bekerja keras untuk mengelola situasi,” tambahnya.
Pemerintah juga memperketat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan pengiriman pasokan pokok berjalan lancar. Menurut Hadi, stok pangan untuk daerah terdampak masih mencukupi, dan perusahaan energi negara Pertamina terus memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar juga didistribusikan via udara ke daerah terisolasi yang terputus akibat banjir dan longsor.
Hadi menyatakan pemerintah masih mampu menangani pascabencana, termasuk menjaga ketersediaan pangan yang memadai bagi korban. Ditanya tentang kemungkinan meminta bantuan internasional, dia menjawab, “Untuk saat ini, tidak. Kami belum membuka opsi itu. Tapi kami berterima kasih pada banyak negara sahabat atas kepeduliannya.”
Dia mencatat bahwa meski Indonesia menghargai tawaran bantuan dari negara mitra, pemerintah yakin bisa menangani krisis dengan sumber daya yang ada.
Banjir bandang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025. Per 3 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 804 orang meninggal dan 634 orang masih hilang.
Berita terkait: Indonesia berlomba pulihkan 40.000 ha sawah rusak terdampak banjir
Berita terkait: Indonesia kerahkan kapal perang untuk percepat distribusi bantuan di Aceh
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025