Jumat, 11 Juli 2025 – 01:00 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 7 Juli 2025, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sejumlah wilayah.
Baca Juga:
Tentara Masuk Sekolah! MPLS Siswa SMA di Jabar Libatkan TNI Demi Pendidikan Karakter
Salah satu yang dapat sorotan tajam adalah realisasi pendapatan-belanja daerah Provinsi Jawa Barat cuma 38,79 persen, turun ke posisi ketiga di bawah DIY (41,92 persen) dan NTB (38,99 persen).
Mendagri Tito prihatin dengan penurunan kinerja fiskal Jabar, yang sekarang kalah sama DIY dan NTB. Padahal, belanja pemerintah, termasuk APBD, adalah motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat daya beli, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Baca Juga:
Bandara Kertajati Siapkan Insentif untuk Warga Jabar yang Ingin Berangkat Umroh
"Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat," kata Tito Karnavian.
Bayar Utang sampai Efisiensi
Merespons hal ini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyinggung soal utang dan kewajiban yang harus dibayar Pemprov Jabar terkait serapan APBD 2025, sehingga posisinya turun ke nomor tiga.
Dalam video di Instagram-nya, Kamis, 10 Juli 2025, mantan Bupati Purwakarta itu jelaskan kondisi anggaran Jabar 2025 yang katanya hanya bisa dikelola Rp31 triliun dari Rp37 triliun yang ditetapkan.
"Dari Rp31 triliun ini, harus dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan. Sisanya juga tidak bisa dipakai semua untuk program karena masih ada utang yang harus dibayar," kata Dedi.
Beberapa utang yang harus dibayar Pemprov Jabar antara lain:
- Utang PEN Rp600 miliar
- Tunggakan BPJS Rp334 miliar
- Operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar
- Operasional Masjid Al-Jabbar Rp40 miliar
- Tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun
"Total hampir Rp600 miliar sudah dipakai untuk kompensasi pengembalian ijazah siswa. Ini tanggung jawab kami ke generasi muda," tegas Dedi.
Meski anggaran terbatas, Dedi janji tetap prioritaskan pelayanan publik seperti perbaikan jalan, penanganan bencana, pendidikan, dan stimulus keagamaan.
"Mohon doanya biar kami tetap bisa kerja maksimal demi masyarakat," tutup Dedi.
Baca Juga:
DPRD Provinsi Jambi: PI 10 Persen Harus Selesai Demi Tambahan APBD