Jakarta (ANTARA) – Untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor, pemerintah sedang mengembangkan pusat data nasional (PDN) pertamanya di Cikarang, Jawa Barat.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid, pemerintah menargetkan agar pusat data tersebut beroperasi pada akhir Maret 2025.
Setelah pembangunan pusat data selesai, Indonesia akan memiliki sistem pusat data yang lebih baik dari sebelumnya, katanya.
Melalui pusat tersebut, data dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang saat ini terpisah dapat diintegrasikan.
Kehadiran pusat data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintah dan penyediaan layanan digital untuk masyarakat.
Pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, menjadi target serangan cyber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher, yang memengaruhi beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi.
Pada saat itu, krisis ditangani melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Negara (Polri), dan perusahaan solusi IT Telkomsigma.
Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk menangani serangan dengan mengisolasi data dan mendorong migrasi data untuk terus dilakukan oleh manajer layanan yang terkena dampak.
Mengingat insiden ini, pemerintah berupaya untuk memastikan keamanan PDN Cikarang.
Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital sedang melakukan penilaian akhir terhadap sistem keamanan siber PDN Cikarang untuk mencegah gangguan lain seperti yang dialami oleh pusat data sementara tahun lalu.
Penilaian meliputi aspek operasional pusat data, yang akan mendukung digitalisasi layanan publik. Setelah penilaian selesai, pusat data akan diresmikan.
Menguatkan infrastruktur
Pemerintah awalnya berencana untuk membangun pusat data nasional di Batam bekerja sama dengan Korea Selatan. Namun, proyek tersebut tertunda karena kurangnya kemajuan signifikan dalam kerja sama selama dua tahun terakhir.
Sementara itu, proyek pusat data lainnya di Labuan Bajo dan ibu kota baru Indonesia Nusantara bahkan belum masuk tahap lelang.
Pakar keamanan cyber dan Kepala Institut Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan bahwa pembatalan proyek pusat data di Batam akan memiliki dampak signifikan pada keamanan data nasional.
Dari perspektif keamanan cyber, bergantung hanya pada PDN Cikarang dapat menimbulkan sejumlah risiko yang dapat melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional, jelasnya.
Sementara itu, dalam hal mengelola data pemerintah dan layanan publik digital, dengan hanya satu pusat data nasional utama yang beroperasi, Indonesia menghadapi risiko titik kegagalan tunggal.
Artinya, gangguan atau serangan yang menargetkan PDN Cikarang dapat melumpuhkan sistem layanan publik yang bergantung padanya.
Namun, jika terdapat beberapa pusat data nasional tersebar di seluruh negeri, maka serangan pada satu lokasi tidak akan langsung melumpuhkan seluruh sistem layanan pemerintah.
Untuk menanggapi tantangan ini, ia menyarankan agar pemerintah mempercepat pengembangan pusat data nasional di lokasi lain untuk memastikan sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, dianggap penting untuk memprioritaskan penguatan keamanan infrastruktur yang ada.
Penerapan teknologi keamanan canggih seperti enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebocoran dan serangan cyber.
Pemerintah juga perlu berkerjasama dengan sektor swasta dan industri teknologi untuk membangun ekosistem keamanan data yang kuat.
Kerja sama dengan penyedia layanan cloud dan lembaga keamanan cyber dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur.
Mengingat perkembangan ancaman cyber yang terus berlangsung, mengadopsi pendekatan multipihak penting untuk menjaga kedaulatan data nasional dan memastikan kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil.
Sumber daya manusia
Pemerhati keamanan cyber Alfons Tanujaya menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pusat data nasional guna memastikan keamanannya.
\”Jika kita memutuskan untuk mengelola data kita sendiri … itu harus dikelola dengan standar yang baik,\” katanya.
Ia mencatat bahwa pekerja terampil diperlukan untuk mendukung pengembangan pusat data nasional, menambahkan bahwa tanpa manajemen yang memenuhi standar, pusat data tidak akan berfungsi secara optimal.
Selain meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, pengelolaan data terintegrasi, terutama data non-sensitif, harus melibatkan pihak swasta dalam negeri. Pendekatan ini dianggap lebih aman dan efisien untuk mengelola data pemerintah.
\”Jika ada masalah, tanggung jawab tetap ada pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia,\” jelasnya.
Dengan adanya infrastruktur yang handal dan sumber daya manusia yang kompeten, keamanan pusat data dapat dijamin dan gangguan seperti yang terjadi pada tahun 2024 dapat dihindari, sehingga memastikan kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil.
Berita terkait: Pusat Data Nasional ditargetkan beroperasi pada Maret
Berita terkait: Indonesia membangun pusat data baru, mempersiapkan dua lagi
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025