Minggu, 8 Februari 2026 – 03:10 WIB
Pasuruan, VIVA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa menurunkan persentase angka kesalahan dan juga meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan.
Dalam agenda sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten, Gus Ipul mengatakan hal ini merujuk pada hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
"Dari hasil uji coba, kesalahan data penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berkurang secara signifikan, meskipun masih tinggi," kata Gus Ipul di Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu, 7 Februari 2026.
Penyaluran bansos Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)
Ia menjelaskan, sebelum ada sistem digitalisasi melalui DTSEN, tingkat kesalahan data penerima manfaat yang tidak terdaftar (exclusion error) untuk PKH ada di angka 77,7 persen, sedangkan untuk BPNT ada di angka 70 persen.
Setelah uji coba yang dilakukan bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan beberapa kementerian serta lembaga terkait, kesalahan data bisa diturunkan menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.
Sementara itu, untuk kesalahan data pada penerima manfaat yang terdaftar (inclusion error) menunjukkan penurunan dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen untuk PKH, dan dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen untuk BPNT.
"Harapannya agar kesalahan data dapat ditekan sampai di bawah sepuluh persen atau bahkan lima persen," ujarnya.
Ia mengakui, akurasi data tidak mungkin mencapai angka 100 persen karena banyaknya dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, maupun naik turunnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga.
Ia berharap, melalui pembaruan DTSEN yang akan dilakukan terus-menerus setiap hari, serta laporan setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik di tingkat daerah hingga nasional, dapat terus meningkatkan keakuratan data penerima bansos.
Ia pun memastikan uji coba tersebut juga akan terus dilakukan sepanjang tahun 2026, dengan target pelaksanaan di 40 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurutnya, pada pertengahan tahun diharapkan hasil evaluasi dari uji coba itu dapat terkumpul dengan baik dan menjadi acuan untuk penerapan digitalisasi bansos di berbagai daerah Indonesia secara lebih luas.
"Semua demi memastikan masyarakat yang memang layak mendapatkan bansos, atau yang berada di dalam desil bawah DTSEN, dapat terjangkau dan merasakan manfaatnya," katanya. (Ant)